Labuha, falalamo.com – Ketua DPD NasDem Halmahera Selatan, Akmal Ibrahim, mengkritik keras kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat yang berdampak langsung pada Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, pemotongan DAU di era ini menjadi catatan sejarah baru yang sangat memukul keuangan daerah, khususnya Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
“Dalam sejarah berdirinya negara ini, baru di era ini DAU dipotong. Padahal ketentuannya jelas, mengacu pada jumlah penduduk dan luas wilayah. Kebijakan ini membuat daerah sangat terdampak,” tegas Akmal kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).
Akmal mengingatkan bahwa dampaknya akan sangat berbahaya jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel tetap menjalankan program yang tidak lagi populis.
Ia mendesak pemerintah daerah segera menggenjot pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih memprioritaskan kebutuhan mendasar warga.
Berikut sejumlah poin penting yang disoroti NasDem Halsel untuk menyikapi krisis anggaran daerah:
1. Pangkas Kegiatan Seremoni, Fokus Sektor Riil
Pemkab Halsel harus membatasi program yang tidak menyasar kepentingan langsung masyarakat dan menghapus kegiatan seremoni yang menghamburkan anggaran. Fokus utama anggaran wajib bergeser ke penguatan ekonomi warga.
2. Subsidi untuk Petani dan Nelayan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta jeli melihat struktur masyarakat Halsel yang 80 persennya merupakan petani dan nelayan pesisir.
Akmal mendesak pemerintah hadir memberi subsidi nyata, seperti penyediaan bibit dan pupuk berkualitas agar nelayan serta petani bisa “naik kelas”.
3. Evaluasi Kepala Dinas yang Hanya Cari Aman
Akmal menyentil kinerja para kepala dinas yang dinilai lebih fokus mempertahankan jabatan ketimbang memikirkan nasib rakyat.
Minimnya dukungan OPD membuat target dan perintah kepala daerah kerap gagal mengejawantah di lapangan.
4. Intervensi Anggaran Mendongkrak PAD
Dinas atau OPD yang berkaitan langsung dengan sektor riil penggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mendapatkan keberpihakan anggaran secara berlipat ganda untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Sebagai penutup, Akmal meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan untuk lebih terbuka dalam menyerap aspirasi warga secara langsung.
“Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati mau membuka diri serta rajin membuka ruang dialog publik. Langkah ini penting agar pimpinan daerah memahami betul kondisi riil yang sedang dihadapi masyarakat di bawah,” pungkasnya. (*)
