Halut, Falalamo – Pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Graal Taliwo, terkait polemik PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menuai kecaman dari tokoh adat setempat.
Fanyira Lembaga Adat Suku Pagu, Yunus Ngetje, mengkritik keras statement senator asal Maluku Utara tersebut yang dinilai tidak etis.
“Saya sebagai Fanyira Pagu mengutuk keras karena apa yang dia sampaikan itu tidak etis. Kami sayangkan pernyataan bahwa akan terjadi konflik horizontal,” tegas Yunus Ngetje melalui keterangan resminya, Selasa (15/4/2025).
Yunus menilai pernyataan tersebut tidak layak disampaikan oleh seorang politisi muda yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPD RI.
Ia berharap Graal bisa lebih bijak dalam menyampaikan pendapat.
“Jadi saya berharap kalau datang reses di wilayah lingkar tambang harus ketemu dengan lembaga adat, supaya kami memberikan bimbingan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yunus juga berharap agar dalam pelaksanaan agenda reses di wilayah Lingkar Tambang, Graal mendengarkan aspirasi dari semua kelompok masyarakat, tidak hanya segelintir orang yang mengatasnamakan kelompok mayoritas.
Sebelumnya, Senator Graal Taliwo menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu terlibat dalam polemik PT NHM dan karyawannya.
Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke Kabupaten Halmahera Utara beberapa waktu lalu.
“Saya bilang ke mereka, masyarakat adat, kepala desa dan camat janganlah kalian bicara dukung mendukung. Gak perlu masyarakat harus terlibat, apalagi masyarakat diseret dalam konflik mendukung dan tidak mendukung. Janganlah kita hindari itu,” ungkap Graal dilansir dari poskogrup, Senin (14/4/2025).
Graal menambahkan, polemik NHM dan karyawannya sudah direspon Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, jika ada hak karyawan yang tidak terpenuhi, pihak perusahaan wajib dituntut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Saya bilang dihindari, sebab nanti akan memicu konflik horizotal antar masyarakat. Ngo (kalian) pe (punya) urusan kenapa masyarakat harus dikorbankan. Janganlah,” tegasnya.
Senator muda itu juga menyampaikan, jika masalah NHM terhadap tuntutan hak karyawan tidak mampu diselesaikan pada tingkat pemerintah provinsi, DPD akan mendorong persoalan tersebut menjadi perbincangan nasional dan meminta Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi rapat koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait termasuk serikat pekerja.
Sehari sebelumnya, Juru Bicara Lembaga Adat Sangaji Towiliko Kao, Guntur Lotty, juga menyayangkan pernyataan Graal yang dinilai menyudutkan pihak korporasi karena dianggap mencari dukungan dari masyarakat adat di wilayah Lingkar Tambang. ***
(Tim)
