Ternate, falalamo – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, menegaskan pentingnya pengawasan publik dalam mendukung keberhasilan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045, yang menjadi fondasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Hery saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap” di Kantor Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi dan industrialisasi harus disertai tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.
“RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi menuju Indonesia Emas. Ombudsman memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan akuntabel,” ujar Hery.
Ia menambahkan, pengawasan Ombudsman akan difokuskan pada sektor strategis seperti energi, sumber daya mineral, infrastruktur, dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai lebih dari 30 persen, tertinggi di Indonesia, berkat ekspansi industri hilir tambang.
“Peningkatan ini membawa dampak positif bagi investasi dan lapangan kerja, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam penyediaan pelayanan publik, terutama di kawasan industri,” ujar Samsuddin.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pelayanan publik agar tidak terjadi kesenjangan sosial di tengah derasnya arus modal dan migrasi tenaga kerja.
FGD tersebut dihadiri pejabat pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara, akademisi, serta perwakilan dunia usaha dan masyarakat sipil. (*)
