Falalamo – Video TikTok dari tokoh kawakan Maluku Utara, Syukur Mandar yang mengkritik keras kebijakan pengalihan APBN untuk program hilirisasi dibandingkan pengangkatan CASN dan P3K viral di media sosial.
Video berdurasi 4 menit 12 detik yang diposting pada Jumat (7/3/2025) tersebut telah mendapat 138,9 ribu like dan dibagikan sebanyak 35,8 ribu kali.
Selain di TikTok, video ini juga tersebar luas di berbagai platform media sosial Maluku Utara.
Dalam video tersebut, Syukur Mandar yang dikenal sebagai tokoh politik dan advokat, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan penundaan pengangkatan CASN dan P3K ke tahun 2025 dan 2026.
Dia menyebut hal tersebut terjadi karena APBN dialihkan untuk membiayai proyek hilirisasi.
“Mohon maaf Pak Presiden (Prabowo), saya harus menyatakan Anda mulai jahat sama rakyat. APBN dialihkan ke Danantara hanya untuk membiayai proyek hilirisasi sebanyak 21 kurang lebih, yang nilai anggaran yang diperlukan di atas 400 triliun lebih,” ujar Syukur Mandar dalam video tersebut.
Syukur menyebut proyek hilirisasi tersebut mencakup gas, besi, nikel dan lain-lain yang menurut dia tidak mendesak.
Dia mempertanyakan prioritas pemerintah yang menunda nasib sekitar 2 juta rakyat Indonesia yang menanti diangkat sebagai CASN dan P3K.
“Sementara kepentingan kurang lebih 2 juta rakyat Indonesia yang menanti nasibnya diangkat sebagai CASN dan P3K Anda pending, saya harus mengatakan Anda jahat Pak Presiden,” tegasnya.
Syukur menilai skema pembiayaan Danantara yang semula menggunakan APBN seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, proyek hilirisasi sebaiknya menggunakan skema pembiayaan swasta dan melibatkan investasi asing.
“Semestinya Pak Presiden, proyek hilirisasi ini gunakan saja skema pembiayaan swasta dan libatkan investasi asing. Biarkan APBN bekerja dan membiayai kepentingan rakyat,” kata Syukur.
Dia menekankan bahwa yang lebih mendesak adalah lapangan kerja, kebutuhan pangan sehari-hari, kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan peningkatan daya beli masyarakat.
“Yang mendesak itu lapangan kerja Pak Presiden, yang mendesak itu makan hari-hari Pak Presiden, yang mendesak itu kesehatan gratis pak presiden, yang mendesak tu pendidikan gratis pak presiden, yang mendesak itu putaran ekonomi Pak Presiden, agar daya beli masyarakat meningkat,” jelasnya.
Syukur juga mempertanyakan pertanggungjawaban jika proyek hilirisasi tersebut mengalami masalah atau mangkrak di kemudian hari, terutama setelah dana APBN dipindahkan ke Danantara.
“Pertanyaan saya, kalau mangkrak siapa yang tanggung jawab Pak presiden, Sementara itu bukan lagi kerugian negara,” ungkapnya.
Di akhir video, Syukur menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto bisa mengevaluasi kebijakannya demi perbaikan Indonesia ke depan. (*)
