TOBELO, Falalamo – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) secara resmi menyatakan kesiapannya menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Maluku Utara.
Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menyebutkan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional ini.
“Halmahera Utara menawarkan diri sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Dan sebagai syarat dari pemerintah pusat, kami sudah menyiapkan lahan seluas 8 hektare,” kata Piet Hein, Senin (26/5/2025).
Bupati menjelaskan lokasi yang disediakan berada di kawasan strategis, tepatnya di hamparan yang sama dengan pusat pemerintahan Halmahera Utara.
Wilayah tersebut juga telah dibangun berbagai fasilitas pemerintahan, seperti kantor Bupati, kantor DPRD, Polres, Kodim, Kejaksaan, serta sejumlah instansi vertikal lainnya.
“Lahan ini berada satu kawasan dengan kantor-kantor pemerintahan yang sudah kami bangun. Jadi sangat strategis dan siap digunakan,” ujarnya.
Piet Hein menegaskan program Sekolah Rakyat sangat penting untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama yang tinggal di desa-desa.
“Kami berharap dengan hadirnya Sekolah Rakyat, anak-anak yang memiliki keterbatasan, baik di kota maupun desa, dapat memperoleh pendidikan yang layak dengan fasilitas lengkap. Sehingga kualitas mereka bisa setara dengan anak-anak di daerah lain, khususnya di perkotaan,” tambahnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan gagasan pemerintah pusat sebagai solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Sekolah ini akan menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu di Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan kesiapan lahan dari Halmahera Utara, pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut diharapkan segera dimulai dan menjadi contoh model pendidikan yang inklusif dan merata di Indonesia bagian timur. (*)
