LABUHA, falalamo – Ketua DPRD Halmahera Selatan (Halsel), Salma Samad, menegaskan pembangunan daerah tahun 2026 akan difokuskan di Zona Dua Makian-Kayoa.
Pernyataan ini disampaikan Senin (17/11/2025) malam, pascapenandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026.
“Soal pembangunan berbasis zonasi ini semua di 2026 diarahkan ke Zona Dua Makian-Kayoa,” tegas Salma.
Keterangan ini merespons kritik Anggota Fraksi PKB, M Saleh Nijar, yang khawatir sistem zonasi menciptakan ketidakadilan pembangunan di tengah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Salma mengakui terjadi tarik-menarik pandangan antaranggota dewan soal zonasi. Dinamika di Badan Anggaran (Banggar) cukup tinggi karena setiap anggota membawa aspirasi dari daerah pemilihannya.
“Yang membuat tarik-menarik soal zonasi, karena masing-masing anggota di dapil mendapat banyak masukan atau aspirasi ketika reses,” jelasnya.
Namun, perbedaan pandangan berhasil diselesaikan karena semua pihak sadar dengan kondisi penurunan TKD yang memaksa daerah melakukan prioritas pembangunan.
Ketua DPRD memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan meski fokus pembangunan di Zona Dua.
DPRD akan melakukan pengawasan melalui reses dan kunjungan ke kecamatan-kecamatan.
“Kami DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan, ada porsi yang diberikan pemerintah daerah yang bisa DPRD lakukan,” katanya.
Terkait soal rincian pembangunan nanti di zona dua, Salma menyatakan belum dapat diputuskan saat ini.
“Ini kan kita belum membahas rincian, ini masih KUA PPAS atau pagu indikatif. Nanti ada paripurna penyampaian rancangan APBD, pembahasan baru penetapan,” jelasnya.
Salma meyakinkan tetap ada alokasi pembangunan di tempat lain selain Zona Dua sebagai wilayah prioritas. (*)
