Ekonomi suatu negara ibarat mesin besar yang harus terus berjalan stabil. Saat inflasi melonjak, pengangguran naik, atau pertumbuhan melambat, pemerintah tak bisa sekadar menunggu
keajaiban pasar.
Di sinilah dua kebijakan utama memainkan peran penting: kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Keduanya bekerja seperti rem dan gas pada mobil: satu dipegang pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dan satu lagi dikendalikan Bank Indonesia.
Tujuan akhirnya sama, menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi—meski jalur dan alat yang digunakan berbeda.
Secara sederhana, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Istilah “fiskal” sendiri berkaitan dengan urusan pajak dan pendapatan negara.
Kementerian Keuangan menjadi pelaksana utama kebijakan ini, dengan Presiden dan para menteri sebagai pengambil keputusan strategis.
Tujuan utama kebijakan fiskal antara lain:
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
- Mendorong terciptanya lapangan kerja,
- Menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi,
- Menjaga keseimbangan ekonomi makro.
Dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, kebijakan fiskal digunakan untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi melalui stimulus dan bantuan sosial.
Ada dua instrumen utama:
- Pengeluaran negara, mencakup belanja rutin (seperti gaji ASN), belanja pembangunan (infrastruktur, pendidikan), subsidi, dan insentif seperti bantuan langsung tunai.
- Penerimaan negara, berasal dari pajak, bea cukai, penerimaan bukan pajak (misalnya denda atau hasil aset negara), serta utang dan hibah.
Keseimbangan antara dua sisi ini menentukan arah kebijakan fiskal—apakah negara sedang menekan pengeluaran atau justru memperbesar belanja untuk mendorong pertumbuhan.
Berbeda dengan fiskal, kebijakan moneter berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Pelaksana utamanya adalah Bank Indonesia, yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan.
Dalam bahasa sederhana, moneter adalah kebijakan yang “mengatur uang agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit” di perekonomian.
Empat tujuan utama kebijakan moneter meliputi:
- Menjaga stabilitas ekonomi nasional,
- Menjaga keseimbangan neraca pembayaran,
- Mengendalikan inflasi,
- Mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan investasi.
Kebijakan ini sering menjadi “alat penyeimbang” ketika kebijakan fiskal tidak cukup cepat merespons perubahan ekonomi global.
Bank Indonesia menggunakan tiga instrumen utama:
- Kebijakan diskonto – mengubah suku bunga acuan untuk mempengaruhi pinjaman dan tabungan masyarakat.
- Operasi pasar terbuka – membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang beredar.
- Kebijakan cadangan kas – menentukan seberapa besar dana yang wajib disimpan bank umum di BI.
Ketiganya digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mencegah inflasi berlebihan.
Dalam kondisi ekonomi melambat, pemerintah dan BI menerapkan kebijakan ekspansif:
- Pemerintah meningkatkan pengeluaran dan menurunkan pajak,
- BI menurunkan suku bunga dan cadangan kas, agar masyarakat lebih mudah berbelanja dan berinvestasi.
Sebaliknya, saat inflasi tinggi, diterapkan kebijakan kontraktif:
- Pemerintah mengurangi belanja dan menaikkan pajak,
- BI menaikkan suku bunga agar uang beredar berkurang.
Dua kebijakan ini saling melengkapi untuk menjaga ekonomi tetap stabil.
Contoh nyata penerapan kebijakan ini terjadi saat pandemi COVID-19.
Pemerintah menaikkan belanja negara hingga 22,3% pada triwulan II 2020 dan 16,5% pada triwulan berikutnya, sebagai bagian dari kebijakan fiskal ekspansif.
Sementara itu, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 6% (2018) menjadi 4% (2020) untuk menambah likuiditas dan mendukung pemulihan ekonomi.
Kedua langkah ini membuktikan bahwa fiskal dan moneter harus berjalan seiring, seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan.
Kebijakan fiskal dan moneter adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Fiskal berfokus pada pengeluaran dan pendapatan negara, sedangkan moneter mengatur peredaran uang dan suku bunga.
Sinergi keduanya menentukan seberapa cepat ekonomi Indonesia pulih dari krisis dan tumbuh berkelanjutan.
1. Apa perbedaan utama kebijakan fiskal dan moneter?
Fiskal dijalankan pemerintah lewat APBN, moneter oleh Bank Indonesia lewat suku bunga dan uang beredar.
2. Mengapa keduanya penting?
Karena keduanya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga.
3. Kapan kebijakan ekspansif diterapkan?
Saat ekonomi lesu, pengangguran tinggi, atau daya beli menurun.
4. Apa contoh kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia?
Peningkatan anggaran belanja dan subsidi saat pandemi COVID-19.
5. Siapa pelaksana kebijakan moneter di Indonesia?
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional.
