Ternate, falalamo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate bersama pemerintah kota telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate tahun 2026 senilai Rp940.158.754.699.
Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat paripurna di kantor DPRD Ternate, Rabu (26/11/2025).
Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman menjelaskan, APBD 2026 yang disetujui terdiri dari pendapatan sebesar Rp940,15 miliar, sementara belanja daerah ditetapkan senilai Rp937,15 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai program kegiatan pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur.
“Gambaran umum pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 yang telah disetujui sebesar Rp940.158.754.699,” kata Tauhid.
Pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2026 bersumber dari tiga komponen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp159,69 miliar, Pendapatan Transfer Rp773,46 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7 miliar.
Untuk belanja daerah senilai Rp937,15 miliar terdiri dari Belanja Operasi Rp897,12 miliar, Belanja Modal Rp33,03 miliar, serta Belanja Tidak Terduga Rp7 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan senilai Rp3 miliar.
Tauhid mengakui tahun 2026 merupakan tahun dengan tekanan fiskal paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Penurunan yang cukup tajam pada Transfer ke Daerah (TKD) menjadi indikator utama tantangan tersebut.
Meski demikian, Pemkot Ternate berkomitmen tetap menjaga pelayanan publik dan memastikan kesejahteraan aparatur tidak terganggu melalui sejumlah langkah strategis.
“APBD tahun 2026 merupakan tahapan implementasi 18 program prioritas RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029,” ujarnya.
Wali kota menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan setiap komponen APBD dengan penuh tanggung jawab.
Prioritas diberikan pada program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pengendalian inflasi.
Diketahui, 2026 juga menjadi tahun penting karena Kota Ternate dipercaya menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).
Momentum ini dinilai memberi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan Kota Rempah dengan budaya, sejarah, dan potensi ekonomi kreatif kepada delegasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, Pemkot Ternate juga mencatat pencapaian penting dengan pengangkatan 3.584 Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi PPPK Paruh Waktu yang telah resmi menerima NIP dan menandatangani kontrak kerja.
“Selamat kepada ASN baru Kota Ternate. Semoga status baru ini semakin memperkuat dedikasi, etos kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Tauhid. (*)
