LABUHA, falalamo – Anggota DPRD Halmahera Selatan (Halsel) dari Fraksi Golkar, Hi Sagaf Hi Taha, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyajikan basis data yang jelas terkait konsep pembangunan berbasis zonasi.
Hal ini disampaikan saat interupsi jelang penutupan Rapat Paripurna persetujuan APBD 2026.
“Sejauh ini, kami DPRD belum mendapatkan data jelas terkait kebutuhan-kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah,” ujar Sagaf dalam Rapat Paripurna ke-48, Sabtu (29/11/2025) malam.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I Muslim Hi Rakib, didampingi Ketua DPRD Hj Salma Samad dan Wakil Ketua II Fadila Mahmud. Dari pihak pemda, hadir Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, Sekda Safiun Radjulan, Asisten I Bustamin Soleman, Asisten II Agus Hermawan, serta sejumlah pimpinan OPD.
Sagaf menekankan pentingnya Bappeda menyiapkan basis data demografi, data spasial, maupun data sektoral untuk mendukung konsep zonasi.
Menurutnya, pembangunan berbasis zonasi tidak hanya bicara soal jalan dan jembatan, tetapi multisektor.
“Ketika data ini tidak disajikan secara detail dan komprehensif, konsekuensinya masing-masing OPD memiliki program-program yang bagi kami sektoral,” jelasnya.
Ia menilai tanpa panduan atau peta jalan yang jelas dari Bappeda, visi besar yang dibangun Bupati sulit diterjemahkan oleh masing-masing OPD.
Sagaf menyoroti Zona 1 yang menurutnya agak dirugikan karena konsep zonasi baru digaungkan saat APBD Pokok berjalan.
Ia melihat proporsi pembiayaan lebih diarahkan ke Zona 2.
“Bagi kami Zona 1 agak sedikit dirugikan. Karena APBD Pokok sudah disahkan, kemudian kami dapat di ujungnya,” ujarnya.
Meski mengapresiasi perkembangan di Zona 1, Sagaf menilai sentuhan secara keseluruhan belum maksimal. Ia meminta Bappeda lebih cepat menyajikan data secara komprehensif.
Terkait belanja hibah sebesar Rp52,001 miliar, Sagaf memberikan catatan penting. Selain belanja hibah ke partai politik, dana ini diperlukan untuk kepentingan masyarakat yang berhak, termasuk belanja umroh dan organisasi kemasyarakatan.
“Kami hanya ingin menyampaikan kepada Pak Bupati, agar terhadap belanja hibah ini benar-benar dilakukan secara tepat melalui proses validasi yang memadai,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah benar-benar memverifikasi data bagi mereka yang berhak menerima hibah agar dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.
Sagaf juga menyoroti disparitas pendidikan antara kota dan desa. Meski pemerintah memiliki sekolah unggulan yang luar biasa, masih banyak desa-desa terjauh di Halsel yang mengalami krisis guru.
“Saat ini kita punya sekolah unggulan yang luar biasa. Tetapi di saat yang sama kita tidak boleh lupa bahwa ada sejumlah desa-desa terjauh di Halmahera Selatan yang masih mengalami krisis,” jelasnya.
Dihadapan Bupati, Ia menekankan disparitas antara kota dan desa tidak boleh lagi terjadi. Pemerintah harus memperhatikan fasilitas pendidikan dan pemerataan tenaga pendidik.
Terkait konsep pembangunan agromaritim yang berulang disampaikan Bupati, Sagaf mengaku sedikit kebingungan melihat proporsi pembiayaan pada konsep zonasi baik di sektor pertanian, perikanan, maupun perdagangan.
“Sejauh ini, kami di DPRD mungkin belum mendapat data-data terhadap program agromaritim,” ujarnya.
Ia menilai konsep agromaritim sebagai proses hilirisasi yang luar biasa dan sudah dikaji pemerintah.
Namun, data-data terkait multiplayer effect harus disajikan karena ini menyangkut banyak sektor.
Selain itu, Sagaf juga mengingatkan masalah 52 desa yang belum menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 3 karena tidak bisa diproses.
Ia menilai ini sebagai catatan besar yang harus menjadi momen evaluasi.
“Mudah-mudahan ke depan ini menjadi salah satu momen evaluasi secara penting dan progresif dilakukan oleh pemerintah, sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak boleh terjadi terulang lagi,” katanya.
Sagaf menekankan tantangan terbesar sepanjang tahun adalah penyerapan anggaran yang rendah dan perubahan-perubahan yang sering terjadi. Ia berharap di tahun 2026 APBD benar-benar dikelola dengan baik.
“Kami berharap bahwa di tahun 2026 nanti benar-benar APBD kita ini sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Bupati, setiap rupiah bermanfaat untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Sagaf menutup interupsinya dengan menegaskan bahwa dokumen APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi bagian penting dari amanah rakyat.
Prestasi dan pertanggungjawaban kepada publik adalah bagaimana cara mengelola APBD secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan publik. (*)
