Ternate, Falalamo – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Maluku Utara akan membentuk struktur organisasi di sepuluh kabupaten/kota.
Ketua DPD HMNI Malut Husen Kaplale mengatakan, pembentukan DPD di tingkat kabupaten/kota bertujuan memperkuat advokasi hak-hak nelayan secara merata di seluruh wilayah Maluku Utara.
“Mandat yang akan kami keluarkan dari Provinsi bertujuan untuk melihat sejauh mana keseriusan para tokoh atau perwakilan di masing-masing daerah dalam menahkodai HMNI. Kami mencari figur-figur yang betul-betul berpihak kepada kepentingan nelayan dan siap bekerja nyata untuk kesejahteraan mereka,” kata Husen kepada falalamo, Jumat (13/6/2025).
Organisasi nelayan tersebut akan melakukan proses seleksi ketat terhadap calon penerima mandat dengan mempertimbangkan integritas, rekam jejak, serta kedekatan dengan komunitas nelayan setempat.
Husen menegaskan, pembentukan struktur organisasi ini bukan sekadar formalitas.
“Kami tidak ingin sekadar membentuk struktur. Yang kami cari adalah pemimpin-pemimpin lokal yang punya kepedulian, keberanian, dan visi untuk membangun masa depan nelayan,” ujarnya.
Langkah ekspansi ini merupakan bagian dari komitmen HMNI dalam memperkuat jejaring organisasi hingga ke tingkat daerah agar dapat memperjuangkan hak-hak nelayan secara lebih efektif.
Rencana pembentukan DPD di sepuluh kabupaten/kota ini disambut positif oleh berbagai elemen masyarakat nelayan.
Mereka berharap HMNI dapat menjadi saluran aspirasi sekaligus memberikan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi nelayan di lapangan.
HMNI optimis dengan terbentuknya DPD di tingkat kabupaten/kota akan semakin memperkuat organisasi dalam memperjuangkan hak-hak nelayan dari hulu ke hilir. (*)
