Labuha, falalamo – Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Indonesia kembali turun ke jalan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Selasa (2/9/2025).
Kali ini mereka menyuarakan berbagai persoalan lokal yang dinilai telah lama diabaikan pemerintah daerah.
Aksi yang berujung bentrok dengan aparat ini memusatkan sorotan pada kasus dugaan korupsi, pungli, dan tata kelola anggaran yang tidak transparan di Halsel.
Selain tuntutan nasional seperti pembubaran DPR dan reformasi Polri, massa mendesak penyelesaian sejumlah kasus dugaan korupsi daerah.
Salah satu tuntutan utama adalah penyelesaian kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma yang diduga merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah.
Massa mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini dan memulihkan kerugian negara.
“Kasus BPRS Saruma sudah berlarut-larut. Kami menuntut transparansi dan penyelesaian tuntas,” teriak salah satu demonstran.
Massa aksi juga meminta pertanggungjawaban atas anggaran pembangunan Masjid Raya Alkhairaat bernilai miliaran rupiah yang dinilai tidak sesuai harapan.
Mereka mendesak audit terbuka terhadap proyek tersebut.
Isu dana hibah media sebesar Rp 1,7 miliar turut menjadi sorotan. Demonstran menuntut audit menyeluruh agar anggaran tersebut tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik kekuasaan.
Massa juga menolak keras kebijakan program umrah daerah yang dianggap tidak relevan di tengah banyaknya kebutuhan rakyat yang belum terpenuhi.
Mereka meminta dana tersebut dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi lokal.
Sorotan tajam ditujukan pada praktik pungli di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemda, serta proses pelantikan kepala desa yang dianggap sarat intervensi politik.
Warga menuntut proses demokrasi desa dipulihkan dan kepala daerah bermasalah segera dimakzulkan.
Massa juga mendesak transparansi dana desa dan pencopotan kepala desa yang terlibat penyimpangan.
Mereka menuntut penyelesaian konflik agraria yang belum mendapat keadilan serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
Isu kekerasan seksual juga tidak luput dari tuntutan. Massa meminta aparat segera menuntaskan kasus-kasus yang terjadi dan memastikan keadilan bagi korban.
“Rakyat sudah cukup sabar. Kami ingin Halmahera Selatan dibersihkan dari korupsi dan ketidakadilan. Kami menuntut transparansi dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil,” tegas salah satu orator aksi.
Aksi ini berakhir bentrok dengan aparat keamanan. Namun Aliansi Peduli Indonesia menyatakan, jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, gelombang aksi akan terus berlanjut hingga ada perubahan nyata.
Sebelumnya, demo pada hari yang sama juga berakhir ricuh dengan Ketua KOHATI BADKO HMI Maluku Utara Aisun Salim menjadi korban pemukulan aparat kepolisian. (*)
