LABUHA, Falalamo – Pemilik lahan memblokir akses jalan di depan Gedung DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sabtu (26/4/2025).
Aksi pemalangan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penggunaan lahan yang hingga kini belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah daerah.
Bakir, pemilik lahan tersebut, menjelaskan bahwa tindakan pemalangan terpaksa dilakukan karena hingga saat ini belum ada penyelesaian dari Pemda Halsel.
“Pemda harus bertanggung jawab atas penggunaan lahan milik kami. Lahan seluas 15.100 m² di jalan perempatan depan Kantor DPRD menuju kantor BPBD telah digusur untuk pembangunan jalan dengan ukuran panjang 122 meter dan lebar 10 meter, sampai saat ini belum ada penyelesaian atau ganti rugi,” tegas Bakir.
Lahan seluas lebih dari 1 hektare itu terletak di kawasan Jalan Tugu Pala dan telah digunakan untuk pembangunan gedung DPRD serta akses jalan menuju Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sebagai bentuk protes, pemilik lahan tidak hanya memblokir jalan, tetapi juga pintu masuk dan keluar Kantor DPRD Halsel.
Terkait persoalan ini, Bakir mengaku telah melakukan koordinasi dengan Bupati Bassam Kasuba dan pernah melakukan hearing dengan DPRD Halsel, namun belum membuahkan hasil.
“Prinsip kami, pemalangan jalan dan pintu masuk DPRD ini akan terus berlangsung hingga Pemda bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ganti rugi,” tandasnya.
Kasus pemalangan akses jalan oleh pemilik lahan yang tidak mendapatkan ganti rugi ini bukan yang pertama kali terjadi di kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan. (*)
