Oleh: Muhammad Idhar Bakri, S. Ant
Sejarah manusia dipenuhi oleh lakon pergulatan antara rakyat yang menuntut keadilan dan rezim yang mengekang.
Revolusi Prancis tahun 1789, yang lepas dari beban pajak berat rakyat dan kemewahan bangsawan, menjadi cerminan pertama tentang bagaimana kemarahan kolektif bisa tumbuh menjadi bola salju perlawanan.
Ketika rakyat kelaparan dan para pemimpin larut dalam kemewahan Versailles, rakyat memilih bertindak-menuju Bastille dan menumbangkan monarki absolut.
Lebih dari dua abad kemudian, Arab Spring membuktikan bahwa gelombang ketidakadilan serupa bisa terjadi di mana saja.
Aksi bakar diri Mohamed Bouazizi di Tunisia memantik protes meluas yang meluluhlantakkan rezim otoriter di Kairo, Tripoli, dan Sana’a.
Gelombang revolusi ini lahir dari krisis ekonomi, pengangguran, korupsi, dan represi.
Meskipun tidak selalu berujung pada demokrasi stabil, Arab Spring menyatakan satu hal kepada dunia: rakyat tidak akan selalu diam ketika ketidakadilan mencapai puncaknya.
Hari ini, di Indonesia, pola itu kembali muncul-meski dengan wajah yang berbeda.
Rakyat yang kendati tegar menanggung kenaikan pajak, terjadi di waktu yang sama DPR menaikkan tunjangannya.
Ketika ironi ini mencuat, muncul tragedi yang membuat nurani publik terberangus: Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring (ojol) berusia 21 tahun, tewas setelah dilindas kendaraan taktis (Barracuda) Brimob saat sedang mengantar pesanan dekat kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, pada 28 Agustus 2025.
Affan bukan bagian dari “demonstrasi”, ia adalah pekerja yang terjebak dalam kekacauan dan menjadi korban represi negara yang seharusnya melindunginya.
Kematian Affan menyentak kesadaran publik. Rekannya sesama ojol kemudian bereaksi mengepung Mako Brimob Kwitang untuk menuntut keadilan.
Kepolisian langsung mengamankan tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan itu.
Kapolri pun turun tangan, menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Affan dan mengumumkan proses hukum sedang berjalan.
Dalam konteks lebih luas, riak-riak demonstrasi ini tidak hanya soal ekonomi atau elite yang tertutup dari kritik rakyat.
Ia menjejak di realitas yang sama seperti yang tercatat dalam revolusi besar dunia: ketimpangan struktural, ketidakadilan dari pusat kekuasaan, dan represi yang menjadi pemicu gelombang massa.
Jika di Paris itu soal pajak dan roti, di Tunisia soal korupsi dan penindasan, maka di Jakarta 2025 soal harga hidup yang mencekik, privilej politik, dan nyawa rakyat yang tak ternilai.
Jejak revolusi ini mengajarkan bahwa ketika kebebasan yang dikecewakan, dan keadilan yang dipinggirkan, rakyat akan berbicara melalui jalanan.
Sejarah menegaskan: revolusi bukan hanya kata, melainkan kesakitan kolektif yang tak lagi bisa dibendung.
Dalam setiap Affan yang mati sia-sia, terdengar gema keluhan rakyat yang menuntut negara untuk kembali hadir, bukan hanya saat cara pintas melawan hukum. (*)
