Ternate, falalamo – Gagasan Transmigrasi Lokal Terencana muncul sebagai salah satu opsi strategis yang dinilai relevan untuk menjawab ketimpangan pembangunan dan pasar kerja di Maluku Utara.
Akademisi Unkhair Ternate, Dr. Dewi Permatasari, SE, M.Si, CPOf. dalam tulisannya berjudul “Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Nasional Tak Berbanding Lurus dengan Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas”, menjelaskan konsep ini dipaparkan sebagai pendekatan berbasis realitas geografis yang menyesuaikan dengan pola pertumbuhan ekonomi provinsi yang sangat dipusatkan di Pulau Halmahera.
Selama beberapa dekade, menurut Dewi upaya pembangunan di pulau-pulau kecil menghadapi kendala geografis yang sulit diatasi.
Maluku Utara memiliki 64 pulau kecil berpenghuni yang tersebar, sehingga menimbulkan beban fiskal yang tinggi bagi pemerintah daerah.
Setiap pulau menuntut layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, tetapi kapasitas penduduk dan skala ekonomi yang terbatas membuat hasil pembangunan tidak berbanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Ia juga menyebut Tingkat kemiskinan dan capaian Indeks Pembangunan Manusia di banyak pulau kecil tetap stagnan.
Sementara itu, struktur ekonomi provinsi mengalami transformasi menyeluruh. Pertumbuhan industri pengolahan di Halmahera terus meningkat, termasuk ekspansi kawasan industri dan sektor hilirisasi.
Namun kebutuhan tenaga kerja di pusat pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja lokal yang mencukupi.
Sebagian besar penduduk di pulau kecil, kata dia tidak memiliki akses memadai terhadap pendidikan menengah, pelatihan keterampilan, dan jaringan pasar kerja industri.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menyoroti jurang yang terbentuk antara pusat pertumbuhan di Halmahera yang kini menyumbang lebih dari 75 persen ekonomi provinsi, dengan pulau-pulau kecil yang masih terjebak dalam keterbatasan struktural.
Dalam konteks inilah Transmigrasi Lokal dianggap sebagai opsi kebijakan yang dapat menghubungkan dua realitas tersebut.
Konsep Transmigrasi Lokal yang dimaksud bukanlah model lama yang memindahkan masyarakat ke lokasi terpencil tanpa dukungan.
Pendekatan yang dijelaskan adalah relokasi terencana yang disiapkan secara matang untuk membuka akses penduduk pulau kecil ke peluang ekonomi di pusat-pusat industri Halmahera.
Tulisan tersebut menyebutkan tiga keunggulan utama dari pendekatan ini.
Pertama, dari sudut efisiensi fiskal, relokasi penduduk lebih efektf dibanding terus-menerus membangun infrastruktur di pulau-pulau kecil dengan biaya per kapita yang sangat tinggi.
Kedua, kedekatan dengan pusat industri berpotensi meningkatkan kualitas modal manusia secara signifikan karena akses pendidikan, pelatihan, dan layanan publik menjadi lebih merata.
Ketiga, penduduk pulau kecil dapat masuk ke pasar kerja modern yang saat ini tumbuh pesat, termasuk industri pengolahan dan sektor jasa pendukungnya.
Selain itu, relokasi juga membuka peluang kerja yang lebih inklusif bagi perempuan, terutama mereka yang selama ini terbatas pada pekerjaan domestik akibat minimnya lapangan kerja lokal.
Menurutnya, Kedekatan dengan pusat ekonomi diyakini dapat mengurangi beban domestik tidak proporsional yang selama ini mereka hadapi.
Dewi menyerukan perlunya kebijakan berani dan berbasis realitas geografis untuk memperkuat pasar kerja Maluku Utara.
Transmigrasi Lokal ditempatkan sebagai salah satu opsi yang dapat menjembatani ketimpangan antarwilayah, membuka akses tenaga kerja ke sektor modern, serta meningkatkan produktivitas dan pemerataan ekonomi jangka panjang. (*)
