falalamo.com – Pemerintah Jerman akhirnya buka suara soal perang yang makin masif di Timur Tengah
Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia menyebut serangan itu sebagai “kesalahan fatal” yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional.
Steinmeier menyampaikan kritik pedas itu dalam pidatonya di Kementerian Luar Negeri Jerman, Rabu (25/3/2026).
Ia menempatkan konflik ini setara bobotnya dengan invasi penuh Rusia ke Ukraina, dan menilai masa jabatan kedua Donald Trump telah memicu keretakan serius dalam hubungan luar negeri Jerman dengan Amerika Serikat.
“Kebijakan luar negeri kita tidak menjadi lebih meyakinkan hanya karena kita tidak menyebut pelanggaran hukum internasional sebagai pelanggaran hukum internasional,” tegas Steinmeier, seperti dikutip The Hill.
Steinmeier juga menyentil pembenaran yang digunakan pemerintahan Trump untuk menyerang Iran.
“Tidak diragukan lagi bahwa pembenaran serangan yang akan segera terjadi terhadap AS tidak masuk akal,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan Politico EU.
Anggota dari Partai Sosial Demokratik yang berhaluan tengah-kiri itu bahkan menyatakan keretakan hubungan transatlantik kini bersifat permanen.
“Sama seperti saya percaya tidak akan ada jalan kembali dalam hubungan dengan Rusia sebelum 24 Februari 2022, demikian pula saya percaya tidak akan ada jalan kembali dalam hubungan transatlantik sebelum 20 Januari 2025,” katanya.
Diketahui AS dan Israel memulai serangan terhadap Iran sejak 28 Februari 2025.
Iran membalas dengan menyerang sejumlah fasilitas AS di kawasan Timur Tengah.
Teheran juga menutup Selat Hormuz — jalur energi maritim vital dunia — yang langsung memicu kekacauan ekonomi global.
Berbeda dengan Steinmeier, Kanselir Jerman Friedrich Merz memilih sikap lebih hati-hati.
Merz menyuarakan kekhawatiran atas perang tersebut, namun tetap menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Washington.
Merz merupakan anggota Uni Demokrat Kristen (CDU) yang berhaluan konservatif.
Steinmeier sendiri memegang jabatan presiden yang sebagian besar bersifat seremonial, sehingga memberinya ruang lebih luas untuk mengkritik dibanding pejabat pemerintah lainnya.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump pada Senin (24/3/2026) mencabut ancaman serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama lima hari dengan alasan adanya pembicaraan diplomatik, meski Iran membantah negosiasi itu sedang berlangsung.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertolak ke Prancis pada Jumat (27/3/2026) untuk menemui para menteri luar negeri negara-negara Kelompok Tujuh (G7), termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan pertemuan itu akan membahas situasi di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, serta “ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia.” (*)
