Labuha, falalamo com – Anggaran belanja obat RSUD Labuha mencapai sekitar Rp14 miliar pada 2026, namun sejumlah keluarga pasien mengaku masih harus membeli obat di apotek luar karena tidak semua obat yang diresepkan dokter tersedia di rumah sakit.
Kondisi itu memantik pertanyaan serius soal efektivitas perencanaan farmasi rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tersebut.
Salah satu keluarga pasien yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku hanya menerima sebagian obat dari resep dokter.
Sisanya harus dicari dan dibeli sendiri di apotek luar.
“Kami tidak tahu anggaran Rp14 miliar itu dipakai untuk beli obat apa saja. Faktanya, dari resep dokter hanya sebagian yang tersedia. Sisanya kami harus cari dan beli sendiri di luar,” ujarnya.
Keluhan serupa dilontarkan keluarga pasien lainnya. Ia menilai program berobat gratis menjadi tidak berarti jika pasien tetap harus merogoh kocek untuk menebus obat.
“Percuma berobat gratis kalau akhirnya obat harus dibeli sendiri. Keluarga pasien tetap keluar uang dan harus antre lagi di apotek luar,” katanya.
Merespons keluhan tersebut, Kepala Bidang Perencanaan RSUD Labuha Farida Hi. Ibrahim membantah adanya krisis obat.
Ia mengklaim persoalan kehabisan stok yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sudah diatasi melalui penataan sistem distribusi dan pengawasan penggunaan obat sejak 2024.
Farida mengungkapkan salah satu biang kerok habisnya stok obat di masa lalu adalah banyaknya pegawai dan tenaga kesehatan yang mengambil obat tanpa resep dokter.
“Tahun-tahun sebelumnya memang sering habis karena banyak karyawan atau tenaga kesehatan yang mengambil obat tanpa resep. Setelah kepemimpinan kami, sejak 2024 kami duduk bersama dan mengatur sistem itu. Kami sudah sampaikan bahwa tidak bisa lagi karyawan mengambil obat tanpa resep atau tanpa sakit,” ujar Farida.
Farida mengklaim kebijakan itu membuahkan hasil nyata dalam tiga tahun terakhir.
“Alhamdulillah tiga tahun ini stok obat tersedia. Bahkan stok yang ada sekarang sudah tersedia sampai Maret 2027,” katanya.
Ia menjelaskan pengadaan obat tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu karena harus mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Anggaran obat dalam satu tahun itu ada tahapannya. Sekitar tiga bulan baru bisa dilakukan pembelanjaan kembali sesuai perencanaan pemerintah daerah, dalam hal ini Bappeda dan bagian keuangan,” ujar Farida.
Farida bahkan mengklaim kondisi ketersediaan obat di RSUD Labuha lebih baik dibanding sejumlah rumah sakit daerah lain di Maluku Utara.
“Kalau dibandingkan dengan RSUD Jailolo maupun RSUD Chasan Boesoirie Ternate, stok obat di Halmahera Selatan relatif aman,” ujarnya.
Namun klaim manajemen itu berbanding terbalik dengan pengalaman langsung sejumlah pasien di lapangan. Kesenjangan antara laporan ketersediaan obat dan kondisi yang dirasakan pasien memunculkan pertanyaan sejauh mana anggaran Rp14 miliar itu benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Kepala Instalasi Farmasi RSUD Labuha Gamar Husen belum merespons upaya konfirmasi wartawan terkait keluhan keluarga pasien yang masih harus membeli obat di luar rumah sakit.
Hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan kepada Gamar belum mendapat tanggapan. (*)
