Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BeritaDPRDekonomiKabupaten Halmahera SelatanPemdaPendidikanPeristiwa

Fraksi PKB kritisi proyek Sekolah Terpadu Rp 34,9 miliar yang sudah berjalan sejak 2023

×

Fraksi PKB kritisi proyek Sekolah Terpadu Rp 34,9 miliar yang sudah berjalan sejak 2023

Sebarkan artikel ini
Wakil ketua komisi I DPRD Halsel Junaidi Abusama saat melakukan peninjauan di lokasi sekolah terpadu ala Rusia (Dok, Amrul/NNG)

LABUHA, Falalamo – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Halmahera Selatan menegaskan akan mengawal ketat pembangunan sekolah unggulan ala Rusia yang sedang berlangsung di daerah tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKB, Junaidi Abusama, setelah melakukan peninjauan di lokasi pembangunan sekolah terpadu ala Rusia bersama Komisi I pada Jumat (14/2/2025).

Example 325x300

“Ini menjadi atensi dan perhatian kami fraksi PKB. Kami akan mengawal pekerjaan ini sampai selesai,” kata Junaidi.

Pembangunan sekolah terpadu yang menelan anggaran APBD Halsel sebesar Rp 34,9 miliar ini sudah dimulai sejak 2023.

Junaidi menekankan pihaknya tidak ingin proyek ini bernasib sama seperti pembangunan Masjid Raya Halsel yang tak kunjung rampung meski anggaran terus ditambah.

Baca Juga  KLHK Ancam Tutup Tambang di Pulau Gebe Setelah Hentikan Operasi di Kabaena

“Menjadi catatan bagi kami fraksi PKB, kami tidak ingin seperti Masjid Raya Halsel, penambahan anggaran dilakukan terus-menerus tetapi progresnya tidak selesai-selesai. Kalau seperti itu, siapa yang harus disalahkan?” ujarnya.

Junaidi juga memberikan ultimatum kepada pihak kontraktor dan Dinas Pendidikan agar menyelesaikan pekerjaan sekolah tersebut.

Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya progres pembangunan sudah mencapai 90 persen.

“Kalau mau melakukan adendum, maka targetnya harus selesai. Apalagi adendumnya sudah satu kali. Kita tidak bisa membiarkan ini terus-menerus,” tegas Junaidi.

Politisi muda yang telah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD ini menambahkan proyek ini bisa saja berpotensi untuk dilakukan adendum.

“Kita lihat dulu LHP dari BPKP Maluku Utara, apakah bisa dilakukan adendum melebihi dari satu, dua, atau tiga kali,” cetusnya.

Baca Juga  Pencurian Marak, Kapolres Halsel Imbau Warga Manfaatkan Layanan Darurat 110

Fraksi PKB berjanji akan terus memantau dan mengawasi proyek ini agar tidak bernasib sama dengan pembangunan lain yang tidak tuntas.

“Saya dan fraksi saya di DPRD tetap mengawal ini. Jika kontraktornya lambat menyelesaikan, maka saya tidak akan main-main,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *