Labuha, Falalamo – Penumpukan sampah di beberapa titik dalam Kota Labuha menjadi sorotan masyarakat Halmahera Selatan (Halsel).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halsel, Samsu Abubakar menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah.
Menurut Samsu, keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi kendala utama yang dihadapi pihaknya saat ini.
“Saat ini, kami dari dinas masih mengalami keterbatasan armada atau alat angkut sampah. Selain itu, karena ini bulan puasa, personel yang kami kerahkan memiliki keterbatasan dalam bekerja. Sebagian dari mereka baru bisa bekerja pada malam hari,” jelas Samsu, Kamis (20/3/2025).
Samsu menambahkan bahwa personel DLH saat ini bertugas di tiga kecamatan utama dalam kota dan sekitarnya.
“Kami masih fokus di tiga kecamatan terlebih dahulu, yaitu Kecamatan Bacan, Bacan Selatan, dan Bacan Timur. Namun, untuk memaksimalkan pengangkutan sampah, kami berencana menambah satu unit alat angkut pada tahun 2025,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata, tetapi juga seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
“UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah jelas menekankan bahwa pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sampah, adalah tanggung jawab semua pihak. Ke depannya, setiap desa diharapkan memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang lokasinya akan ditentukan oleh desa itu sendiri,” ungkapnya.
Samsu menjelaskan bahwa beberapa kali DLH telah menetapkan lokasi TPS, namun karena adanya keluhan dari masyarakat, TPS tersebut terpaksa dibongkar kembali.
“Oleh karena itu, kami berharap desa dapat menyediakan lahannya, dan dari pihak dinas yang akan membangun TPS-nya,” lanjutnya.
Saat ini, DLH masih menerapkan sistem “ambil dan buang” tanpa mengolah sampah menjadi produk baru. Samsu mengakui bahwa untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah seperti di kota-kota besar di Jawa, diperlukan investasi besar.
“Jika kita ingin samakan dengan Kota Solo atau Yogyakarta yang punya pabrik pengelolaan sampah, itu membutuhkan anggaran miliaran atau bahkan bisa mencapai triliunan rupiah,” pungkasnya. (*)
