Ternate, falalamo – Ekonom Universitas Khairun Ternate, Mochtar Adam, menilai pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal III 2025 tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat.
Ia menyebut pertumbuhan tinggi justru memperkaya oligarki, sementara masyarakat kecil makin tertekan.
Menurut Mochtar, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih didominasi sektor lama, terutama pertambangan dan industri pengolahan yang digerakkan sejak kebijakan hilirisasi tahun 2020.
Ia menyebut, aliran investasi sebesar Rp15 triliun pada kuartal III memicu sektor pertambangan tumbuh 13,57 persen dan industri pengolahan naik 22,73 persen.
“Halmahera tidak lagi tidur. Tanah-tanahnya digali, hutan-hutannya dibabat. Tapi rakyatnya belum merasakan manfaat. Ini pertumbuhan yang memperkaya segelintir orang,” ujar Mochtar melalui video yang diunggah akun TikTok @kampoeng_malanesia, Jumat (7/11/2025).
Ia menyoroti dampak lingkungan yang kian masif akibat aktivitas tambang besar-besaran.
Di sisi lain, sektor pertanian justru lesu dengan pertumbuhan hanya 0,17 persen.
“Petani, nelayan, dan peternak kita belum tersentuh. Akibatnya, kemiskinan tetap menumpuk dan daya beli masyarakat rendah,” tambahnya.
Mochtar juga memaparkan, dari sisi penggunaan, ekspor Maluku Utara meningkat hingga 146,14 persen dan berkontribusi besar pada neraca perdagangan nasional.
Namun konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,82 persen, sementara pengeluaran pemerintah minus 5,65 persen dan konsumsi lembaga nirlaba (LNPRT) turun 3,14 persen.
“Belanja pemerintah masih jadi penopang utama ekonomi Maluku Utara. Ketika belanja ditahan, konsumsi ikut tertekan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan P3K, tunjangan profesi guru, serta tambahan penghasilan tenaga kesehatan menjadi penyebab rendahnya konsumsi masyarakat. Hingga November, realisasi anggaran baru sekitar 7 persen.
Menurutnya, meski ekspor dan tambang meningkat, daya beli masyarakat justru menurun.
BPS bahkan mencatat deflasi karena masyarakat menahan belanja akibat harga barang naik.
“Ekonomi Maluku Utara tumbuh tinggi di atas kertas, tapi rakyatnya tidak ikut sejahtera. Ekonomi kita sukses memperkaya oligarki, tapi cenderung memiskinkan rakyat sendiri,” tegas Mochtar Adam. (*)
