Ternate, falalamo – Pengamat ekonomi dan pegiat media sosial, Erizeli Jely Bandaro, menilai pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang digembar-gemborkan sebagai tertinggi di Indonesia hanyalah ilusi di atas kertas.
Pandangannya sejalan dengan kritik Mochtar Adam dari Universitas Khairun Ternate yang menyoroti ketimpangan antara angka pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.
Dalam tulisannya di fanpage Babo yang diposting pada 6 Oktober 2025, ia menyebut lonjakan ekonomi Maluku Utara hanyalah “pertumbuhan di atas kertas” yang tidak dirasakan masyarakat bawah.
Menurut Erizeli, meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menembus dua digit pada kuartal II, bahkan mencapai 84 persen di Halmahera Tengah, kondisi sosial masyarakat tidak berubah signifikan.
“Pulau-pulau kecil masih bergulat dengan harga beras mahal, akses kesehatan terbatas, dan infrastruktur yang tertinggal,” tulisnya.
Ia menyebut fenomena ini sebagai pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, di mana nilai tambah hanya terkonsentrasi pada industri tambang dan smelter yang padat modal, tetapi minim penyerapan tenaga kerja lokal.
“Rakyat kecil hanya jadi penonton, melihat ‘kue ekonomi’ dibawa keluar wilayah,” tegasnya.
Erizeli menggambarkan kondisi Maluku Utara seperti Jakarta Pusat, khususnya kawasan Menteng.
“Angkanya pasti tinggi, tapi itu tidak berarti semua warga Jakarta sejahtera. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap cari kontrakan di pinggiran,” ujarnya.
Pandangan Erizeli sejalan dengan analisis ekonom Universitas Khairun Ternate, Mochtar Adam, yang sebelumnya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara hanya memperkaya oligarki, sementara masyarakat kecil makin terdesak.
Mochtar juga menyoroti rendahnya kontribusi sektor pertanian dan tertahannya belanja pemerintah yang membuat konsumsi masyarakat melemah.
Ada kesamaan pendapat, bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara belum berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Di satu sisi, PDRB menari-nari tinggi; di sisi lain, rakyat kecil tetap berkeringat tanpa bagian,” tulis Erizeli.
Baik Erizeli maupun Mochtar menilai pemerintah perlu mengubah orientasi pembangunan agar lebih menyentuh sektor produktif rakyat seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro, bukan sekadar berfokus pada investasi besar yang tak berpihak pada masyarakat lokal. (*)
