falalamo.com – Pemerintah memetakan strategi penerimaan negara tahun 2027 dengan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak besar, orang pribadi berpenghasilan tinggi, serta grup usaha yang memiliki transaksi afiliasi.
Strategi ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan potensi pelemahan harga komoditas, pemerintah tetap menargetkan penerimaan perpajakan tumbuh dan menopang kesehatan APBN.
“Penerimaan perpajakan tahun 2027 diproyeksikan juga akan meningkat meskipun terjadi perubahan tatanan dunia yang kemungkinan menimbulkan tekanan terhadap perekonomian domestik,” tulis pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2027.
Pemerintah mengakui sejumlah tantangan yang membayangi target tersebut, mulai dari perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, hingga potensi moderasi pertumbuhan ekonomi domestik.
Meski demikian, pemerintah meyakini mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, efektif, dan efisien mampu menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memperluas ruang belanja negara.
Untuk memperluas basis pajak, pemerintah mengarahkan radar pengawasan ke aktivitas ekonomi digital dan shadow economy — dua sektor yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terjangkau sistem perpajakan.
Digitalisasi ekonomi yang semakin masif mendorong pemerintah membangun sistem pengawasan yang lebih adaptif agar kebocoran penerimaan negara bisa dipersempit.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga akan mengoptimalkan dua sistem teknologi utama: Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE).
Kedua platform itu dirancang untuk meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat analisis risiko kepatuhan, serta mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak secara berkelanjutan.
Di sisi penegakan hukum, pemerintah akan menerapkan pendekatan multidoor untuk memberikan efek jera terhadap berbagai bentuk pelanggaran perpajakan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa pelanggaran perpajakan akan ditindak serius demi menjaga kredibilitas sistem pajak nasional.
Pemerintah juga memastikan kebijakan insentif perpajakan tetap berjalan, namun seluruh fasilitas yang ada akan dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
Setiap insentif yang diberikan harus menghasilkan dampak ekonomi yang sebanding dengan potensi penerimaan negara yang dikorbankan — termasuk kemampuannya mendorong pertumbuhan, daya saing usaha, dan iklim investasi nasional.
Secara keseluruhan, kebijakan perpajakan 2027 menunjukkan arah yang semakin tegas: memperluas basis pajak, mengoptimalkan teknologi pengawasan, dan menggenjot kepatuhan wajib pajak besar.
Strategi itu menjadi tumpuan utama pemerintah untuk memastikan penerimaan negara tetap tumbuh di tengah tekanan global yang belum mereda. (*)
