SOFIFI, Falalamo – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Daerah Maluku Utara resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendampingan, Pengamanan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum terhadap Program Pemerintah di Wilayah Maluku Utara.
Penandatanganan berlangsung di Aula Bidadari, Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (26/5/2025).
Acara dihadiri jajaran Forkopimda dan OPD terkait.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov dan Polda dalam memastikan setiap program pemerintah/pemda berjalan aman, bersih, dan profesional.
“Kolaborasi adalah kekuatan. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan untuk menjaga negeri Moloku Kie Raha, membangun kepercayaan, dan menghadirkan keadilan,” tegas Sherly.
Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M Napiun menyoroti tantangan di lapangan yang kerap mengganggu proyek pemerintah swakelola, termasuk praktik premanisme yang bahkan menyusup ke dalam institusi.
“Self-manage government project yang sudah sesuai perundang-undangan tidak boleh terganggu. Keamanan adalah pintu gerbang investasi berlangsung dengan aman,” ujar Stephen.
MoU ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program pembangunan di Maluku Utara dapat dieksekusi secara aman dan tepat sasaran, dengan pengawasan melekat dari aparat penegak hukum dan Inspektorat Provinsi. (*)
