falalamo – Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota di Papua serta Maluku menuai kritik.
Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Maluku Utara, Dr Mukhtar A Adam, menilai kebijakan ini menciptakan ketidakadilan fiskal baru yang bakal memperparah ketimpangan Indonesia Timur dengan Jawa-Sumatera.
Polemik kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya mencuat setelah alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN 2026 menghapus DAK Fisik bagi wilayah kepulauan yang justru sangat bergantung pada dana tersebut.
“Menteri Purbaya menghilangkan alokasi DAK bagi sebagian besar provinsi di Papua dan Maluku. Ini kebijakan yang secara ekonomi sulit dipahami dan secara politik sulit diterima pada negara bersemboyan wawasan nusantara,” tegas Mukhtar dalam pernyataan tertulisnya yang diterima falalamo.com, Senin (1/12/2025).
Jawa Kuasai 56% Ekonomi Nasional
Mukhtar memaparkan data ketimpangan struktural yang mengakar sejak Indonesia merdeka.
Pulau Jawa menguasai 56,68% dari total pangsa pasar ekonomi nasional, sementara alokasi Transfer ke Daerah mencapai 33,04% atau Rp287,16 triliun yang tersebar di 6 provinsi di Jawa.
Bandingkan dengan Papua dan Maluku yang memiliki 8 provinsi, hanya mendapat alokasi 88,78 triliun atau 10,21% dari total pagu nasional.
“Sejak kemerdekaan, investasi dan APBN terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Jalan raya, pelabuhan, bandara, industri strategis, semua terpusat di sana selama 80 tahun. Keberhasilan ini dibayar mahal oleh wilayah kepulauan yang tertinggal terlalu jauh,” ungkapnya.
Mukhtar menjelaskan, DAK Fisik menjadi urat nadi pembangunan di Papua dan Maluku karena karakteristik geografis yang unik.
Wilayah ini memiliki biaya logistik tertinggi nasional dengan pola permukiman tersebar di pulau-pulau kecil, pegunungan, dan lembah.
DAK Fisik membiayai pembangunan vital seperti:
– Sekolah dan puskesmas di pulau terpencil
– Jembatan penghubung antarlembah
– Dermaga antar-pulau
– Akses air bersih di daerah terisolasi
– Jalan logistik pangan dan kesehatan
“Tanpa DAK, bangunan sekolah terhenti, akses kesehatan macet, mobilitas penduduk memburuk. Ujung-ujungnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) makin merosot. Keputusan Menteri Purbaya secara langsung menurunkan mutu modal manusia Indonesia Timur,” kritik Mukhtar.
Kritik tajam juga diarahkan pada pernyataan Menkeu Purbaya yang menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam menggerakkan ekonomi agar pertumbuhan mencapai 6% (CNBC Indonesia, 11 September 2025).
“Gagasan itu bagus untuk Jawa, Surabaya, Semarang, Bandung, atau Medan, Padang, Palembang yang sudah mandiri. Tapi masalah timbul ketika pandangan ini digeneralisasi tanpa mempertimbangkan perbedaan struktur wilayah kepulauan yang lambat tumbuh,” jelasnya.
Mukhtar menekankan, pemerintah tak perlu menghabiskan energi bagi daerah yang sudah berlari cepat.
“Yang tertatih malah diminta mengejar tanpa tongkat penyangga. Jangan senang lihat daerah susah dan susah lihat daerah senang,” sindir Mukhtar.
Beban fiskal Papua dan Maluku, menurut Mukhtar, tak selesai hanya dengan menggunakan indeks kemahalan konstruksi.
Justru muncul problem baru karena model perhitungan indeks berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, bukan karakteristik geografis.
“Daerah kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, Kepri, Babel, dan Papua yang pola pemukimannya di lembah dan pegunungan punya beban fiskal jauh lebih tinggi dari daerah kontinental,” paparnya.
Pertanyaan untuk Menteri Purbaya
Di akhir pernyataannya, Mukhtar melontarkan pertanyaan kritis kepada Menkeu Purbaya.
“Kalau pembangunan sudah begitu berhasil di Jawa dan Sumatera, sektor swasta sudah kokoh mendorong ekonomi, maka anggaran pemerintah mestinya beralih ke wilayah non-Jawa yang masih tertinggal,” tegasnya.
Menurutnya, arah pembangunan bangsa seharusnya mengatasi ketimpangan dan menciptakan pemerataan nusantara, bukan memperkuat Jawa-sentrisme.
“Target negara berpendapatan tinggi (high income US$13.935) sulit dicapai jika distribusi ekonomi dan infrastruktur tak merata di seluruh kepulauan nusantara. Jawa tak akan sanggup sendirian,” pungkasnya. (*)
