Oleh: Erizeli Jely Bandaro. Pegiat Media Sosial
Di negeri ini, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) rakyat sering dijadikan alasan mengapa bangsa sulit keluar dari jebakan kemiskinan, rendahnya produktivitas, hingga lemahnya daya saing global.
Namun, ada satu korelasi yang jarang dibicarakan secara terang, rendahnya kualitas SDM rakyat juga berkorelasi dengan rendahnya moral penguasa dan politisi.
Politik yang seharusnya menjadi arena kepemimpinan berbasis gagasan, justru berubah menjadi pasar transaksional.
Rakyat yang lemah literasinya, mudah dieksploitasi dengan iming-iming uang tunai, sembako, atau janji populis.
Akibatnya, politisi tidak dituntut untuk punya visi, kompetensi, apalagi integritas moral, Mereka cukup membeli suara.
Inilah sirkulasi elitis yang menyuburkan politik rente.
SDM Lemah dan Demokrasi yang Rapuh
Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom menegaskan bahwa pendidikan dan kapabilitas manusia adalah fondasi demokrasi yang sehat.
Tanpa rakyat yang terdidik, demokrasi hanya menjadi prosedur formal dimana suara rakyat bisa dibeli, dan akuntabilitas penguasa melemah.
Penelitian Norris & Inglehart (2019) dalam Cultural Backlash juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik rakyat memperbesar peluang munculnya elite korup dan populis, karena masyarakat gagal menuntut tata kelola yang transparan.
Di Indonesia, ini tampak jelas angka partisipasi pendidikan masih timpang (BPS 2024 mencatat rata-rata lama sekolah hanya 8,9 tahun), sehingga mayoritas pemilih tidak memiliki literasi kritis dalam menilai rekam jejak kandidat.
Lingkaran Setan: Politisi dan Rakyat
Masalahnya bukan hanya pada rakyat yang mudah dibeli, tetapi juga pada politisi yang sadar betul bagaimana lemahnya rakyat dimanfaatkan.
Moral hazard politik terjadi: ketika pemimpin terpilih bukan karena kualitasnya, melainkan karena kekuatan finansial, maka insentif utama adalah mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan. Transparansi, etika, dan moralitas dikorbankan.
Seperti dijelaskan Acemoglu & Robinson (2012) dalam Why Nations Fail, institusi yang lemah akan melahirkan elite predator yang memperkuat lingkaran ekstraktif.
Rakyat tidak dididik untuk mandiri, melainkan dijaga agar tetap tergantung. Pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi hanya menjadi alat legitimasi, bukan jalan pembebasan.
Dampak Nyata: Oligarki dan Korupsi
Kajian Jeffrey Winters (2011) dalam Oligarchy menegaskan bahwa Indonesia pasca-Orde Baru telah masuk dalam kategori “oligarki elektoral”: rakyat dijadikan instrumen mobilisasi suara, sementara keputusan strategis ekonomi-politik tetap dikuasai segelintir elite.
SDM rakyat yang lemah adalah “benteng” yang membuat oligarki semakin aman dari kritik.
Korelasi ini terlihat nyata: rendahnya kualitas pendidikan membuat isu kompleks seperti utang negara, subsidi energi, atau ketimpangan fiskal tidak menjadi diskursus publik.
Akibatnya, politisi bisa bebas melanggengkan rente tanpa perlawanan berarti.
Buzzer Sebagai Industri: Cermin Rendahnya SDM
Fenomena lain yang memperkuat korelasi ini adalah maraknya industri buzzer politik di Indonesia.
Buzzer tidak lagi sekadar akun anonim di media sosial, tetapi telah menjelma menjadi industri tersendiri dengan pendanaan besar, koordinasi terpusat, dan relasi dengan elite politik.
Rendahnya literasi digital masyarakat menjadikan buzzer sangat efektif. Hoaks, framing murahan, dan kampanye hitam dengan mudah dipercaya serta dibagikan.
Padahal penelitian menunjukkan, masyarakat dengan literasi tinggi akan lebih kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi (Livingstone, 2014).
Fenomena ini adalah bukti empiris bahwa rendahnya SDM rakyat Indonesia membuat mereka rentan diprovokasi oleh buzzer murahan.
Akibatnya, alih-alih memperdebatkan visi pembangunan atau etika politik, ruang publik justru dipenuhi caci-maki, polarisasi semu, dan propaganda yang dangkal.
Politik yang Tumbuh di Tanah Rakyat yang Lemah
Seperti ditegaskan oleh Manuel Castells (2009) dalam Communication Power, di era digital, kekuasaan ditentukan oleh siapa yang mampu menguasai aliran informasi.
Ketika rakyat tidak punya kapasitas kritis, buzzer menjadi pengganti jurnalisme, dan politik pun tereduksi menjadi pertarungan narasi semu yang diarahkan untuk melindungi kepentingan oligarki.
Dengan demikian, keberadaan buzzer bukan hanya “alat politik kotor”, tetapi juga cermin dari gagalnya pembangunan SDM.
Negara yang rakyatnya cerdas tidak membutuhkan buzzer, karena publik sendiri mampu memilah mana fakta, mana manipulasi.
Solusi dari lingkaran setan ini bukan sekadar mengganti figur politik, tetapi membangun fondasi SDM rakyat yang kuat. Paulo Freire (1970) dalam Pedagogy of the Oppressed menekankan pentingnya pendidikan kritis: rakyat harus dididik untuk tidak sekadar bisa membaca, tetapi juga membaca realitas sosial—mampu membedakan mana politik berbasis gagasan, dan mana politik berbasis manipulasi.
Investasi dalam pendidikan kritis, literasi digital, dan penguatan kelas menengah menjadi kunci.
Karena hanya dengan rakyat yang cerdas dan berdaya, politisi akan dipaksa memperbaiki moralnya. Tanpa tekanan rakyat yang melek literasi, politisi tidak akan punya insentif untuk jujur dan bermoral.
Hemat penulis, Rendahnya SDM rakyat bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral politik.
Rakyat yang lemah adalah cermin dari elite yang sengaja membiarkan mereka tetap lemah. Korelasi ini adalah lingkaran setan yang menjerat bangsa: semakin rendah kualitas rakyat, semakin rendah pula standar moral politisi.
Seperti kata Tan Malaka dalam Madilog (1943): “Rakyat yang tidak berilmu, akan selalu diperdaya oleh penguasa.”
Maka, membebaskan rakyat dari kebodohan bukan hanya tugas pembangunan ekonomi, melainkan prasyarat menyelamatkan moral politik bangsa. (*)
