Ternate, falalamo.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda resmi menunjuk Kadri Laetje sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.
Penunjukan itu tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.3/SP-MU/053/V/2026 tertanggal 29 Mei 2026 dan mulai berlaku pada 2 Juni 2026.
Kadri yang kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara itu menggantikan Fauji Momole yang telah mengemban tugas sebagai Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selama sekitar satu tahun.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, membenarkan penunjukan tersebut.
Ia menyebut gubernur mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman Kadri yang dinilai relevan dengan sektor kelautan dan perikanan.
“Benar, Kadri La Etje ditunjuk oleh gubernur sebagai Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keilmuannya,” kata Zulkifli, dilansir dari RRI Ternate, Minggu (31/5/2026).
Untuk diketahui, Kadri merupakan lulusan Sarjana Perikanan dari Universitas Pattimura dan meraih gelar magister bidang perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Ia menghabiskan lebih dari dua dekade kariernya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, sekaligus tercatat sebagai dosen luar biasa pada Program Studi Perikanan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara selama 18 tahun.
Sebelum bergabung sebagai aparatur sipil negara, Kadri mengawali karier selama lima tahun sebagai asisten manajer di perusahaan pengalengan tuna yang beroperasi di Biak.
Ia juga pernah menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Halmahera Selatan pada pertengahan 2024 dengan berbagai terobosan, khususnya peningkatan skor MCSP KPK di daerah tersebut.
Zulkifli menambahkan, Gubernur Sherly Tjoanda memberi kesempatan kepada setiap ASN yang mengemban jabatan pelaksana tugas untuk menunjukkan kinerja selama enam bulan sebelum dilakukan evaluasi.
Langkah itu, kata dia, sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah di sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah provinsi.
“Program di sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas gubernur dan wakil gubernur, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mempercepat pelaksanaannya,” ujar Zulkifli. (*)
