Labuha, falalamo.com – Maulana MPM Djamal Syah, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel agar segera merumuskan pola penanganan dan membentuk posko terpadu untuk mengantisipasi maraknya bencana kebakaran lahan yang meresahkan warga saat ini.
Maulana menyoroti minimnya koordinasi lintas instansi dalam menghadapi musibah kekeringan dan kebakaran yang terus meluas.
Selama ini, kata dia, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) tampak bekerja sendirian di lapangan tanpa adanya posko terpadu yang melibatkan instansi pendukung lainnya.
”Halsel tidak ada posko terpadu. Jika hanya berharap ke Damkar, tentu kurang maksimal, ini bencana. Mobil pemadam ini kan terbatas,” ujar Maulana, Sabtu (10/10/2026).
Ia menyarankan agar posko terpadu melibatkan PDAM dan BPBD untuk menyiagakan suplai air.
Dengan begitu, armada Damkar tidak perlu bolak-balik mencari hidran ketika kehabisan air di tengah upaya pemadaman.
Selain itu, Maulana juga mempertanyakan peran nyata Dinas Pertanian dalam mendata kerugian yang dialami para petani.
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menghitung jumlah kebun warga yang ludes terbakar, termasuk mendata dampak kerugian pada hewan ternak dan satwa liar.
”Coba hitung sudah berapa jumlah kebun petani yang habis karena kebakaran? Kepala daerah harus bisa membuat sebuah konsep penanganan atas masalah ini. Berapa jumlah satwa, hewan atau binatang ternak yang terdampak? Ini harus dihitung,” tegasnya.
Ia juga mendengar laporan bahwa operasional armada Damkar kerap terkendala keterbatasan bahan bakar di lapangan.
Jika kondisi darurat ini dibiarkan tanpa rumusan penanganan yang komprehensif dari Pemda Halsel, dampaknya akan sangat membahayakan keselamatan warga dan perekonomian petani.
”Petani ini hampir tiap saat mengeluh di media sosial karena lahan mereka terbakar, kok Pemda enggak punya rumus penanganan ya?” keluhnya.
Meski demikian, Maulana menyampaikan apresiasi kepada petugas Damkar, jajaran TNI-Polri, serta seluruh pihak yang selalu bergerak cepat membantu warga di lapangan.
Pihaknya berharap Damkar tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri, melainkan didukung penuh lewat pembentukan posko terpadu penanggulangan bencana. (*)
