falalamo – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengunjungi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025) pagi.
Kedatangannya bersama jajaran untuk berkonsultasi terkait pencegahan korupsi yang dipantau melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
Sherly tiba di gedung KPK pukul 09.57 WIB. Ia mengatakan kunjungannya bertujuan mempersiapkan peningkatan skor MCP Maluku Utara agar mencapai level nasional.
“Mau konsultasi terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara, biar skornya bagus. Iya ini lagi mau konsultasi gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional,” ujar Sherly sebelum memasuki Kantor KPK.
Sherly menegaskan Pemprov Maluku Utara akan serius menutup ruang korupsi di berbagai aspek.
Karena itu, pihaknya memerlukan informasi dari KPK.
Ketika ditanya soal tambang ilegal di beberapa wilayah Indonesia yang tengah dipantau KPK, Sherly enggan berkomentar.
“Saya enggak tahu,” katanya singkat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi lembaganya menjadwalkan rapat koordinasi dengan Pemprov Maluku Utara pada hari yang sama.
Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah.
“Selain pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCP dan sektor-sektor strategis, KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda,” kata Budi melalui keterangan tertulis.
Sebelumnya pada Rabu (4/5/2025), Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan skor MCP tahun 2024 berada di angka 76, naik satu poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 75.
Skor MCP merupakan hasil pengukuran perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi.
Program ini dijalankan KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
MCP memotret delapan fokus area, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan internal, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.
Setyo menyoroti poin pengadaan barang/jasa yang nilainya masih rendah, yakni 68.
Ia mengingatkan kepala daerah untuk memberi penekanan kepada seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan transparansi.
“Bahkan kami mendorong melakukan pengadaan secara konsolidasi,” pungkasnya. (*)
