falalamo – KPK mencatat capaian positif sekaligus sejumlah ruang perbaikan dari hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Maluku Utara.
Hasil MCSP menunjukkan lonjakan signifikan. Nilai Maluku Utara pada 2024 mencapai 74 poin, meningkat tajam dibanding 40 poin pada 2023.
Peningkatan ini mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di berbagai area tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, ruang perbaikan masih terlihat pada sektor penganggaran dan pengadaan barang/jasa (PBJ).
Kedua area ini merupakan titik rawan yang perlu mendapat perhatian lebih dari seluruh jajaran pemerintah daerah di Maluku Utara.
Skor Integritas Turun
Temuan tersebut terpotret dalam hasil SPI 2024, di mana skor integritas Maluku Utara berada pada angka 57,35 dengan kategori ‘Rentan’.
Angka ini turun 3,54 poin dibanding tahun 2023 dan masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,53.
Secara rinci, nilai pengelolaan anggaran tercatat 63,78 dan PBJ sebesar 59,03.
Keduanya mengalami penurunan dibanding 2023 dengan catatan pengelolaan anggaran 75,58 dan PBJ 80,3.
Hasil tersebut menjadi indikasi penting untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
KPK terus mendorong komitmen perbaikan menyeluruh dari Pemprov Maluku Utara, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Data MCSP dan SPI dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui jaga.id.
Transparansi informasi ini sebagai bentuk upaya agar masyarakat bisa secara proaktif turut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos mengunjungi KPK pada Rabu (22/10/2025) untuk berkonsultasi terkait peningkatan skor MCP daerahnya. (*)
