LABUHA, falalamo – DPRD Halmahera Selatan (Halsel) mengesahkan belanja hibah sebesar Rp52,001 miliar dalam APBD 2026 yang totalnya mencapai Rp1,722 triliun.
Anggota Fraksi Golkar meminta verifikasi ketat agar dana tidak disalahgunakan.
Persetujuan belanja hibah tersebut merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 yang disahkan dalam Rapat Paripurna ke-48, Sabtu (29/11/2025).
Belanja hibah masuk dalam kategori belanja operasi senilai Rp1,200 triliun.
Anggota DPRD Fraksi Golkar, Hi Sagaf Hi Taha, memberikan catatan keras jelang penutupan paripurna.
Ia menyoroti alokasi belanja hibah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengawasannya.
“Belanja hibah ini tentu adalah belanja yang memang perlu mendapat catatan penting,” ujar Sagaf dalam interupsinya.
Sagaf menegaskan, selain belanja hibah ke partai politik, dana ini diperlukan untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerimanya.
Termasuk di dalamnya adalah belanja untuk kepentingan umroh dan organisasi kemasyarakatan.
“Selain belanja hibah ke partai politik, belanja hibah ini tentu diperlukan untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerimanya. Termasuk di dalamnya adalah belanja untuk kepentingan umroh. Begitu juga untuk kepentingan organisasi kemasyarakatan,” jelasnya.
Pernyataan Sagaf ini mengindikasikan bahwa dari total belanja hibah Rp52 miliar, sebagian akan dialokasikan untuk partai politik, program umroh, dan dukungan kepada organisasi kemasyarakatan.
Sagaf meminta Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba memastikan belanja hibah benar-benar dilakukan secara tepat melalui proses validasi yang memadai.
Hal ini untuk memastikan dana dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.
“Kami hanya ingin menyampaikan kepada Pak Bupati, agar terhadap belanja hibah ini benar-benar dilakukan secara tepat melalui proses validasi yang memadai. Sehingga ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pemerintah benar-benar memverifikasi data bagi mereka yang berhak menerima hibah.
Tuntutan ini sejalan dengan pernyataan Bupati yang berulang kali menyampaikan bahwa APBD harus tepat sasaran.
Belanja hibah Rp52 miliar tersebut disahkan di tengah kondisi fiskal daerah yang tertekan.
APBD 2026 turun 18,29 persen dibanding tahun 2025 akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp514,409 miliar.
Dalam pidatonya, Bupati Bassam Kasuba menyampaikan total belanja Rp1,722 triliun terdiri dari belanja operasi Rp1,200 triliun, belanja modal Rp183,363 miliar, belanja tidak terduga Rp53,884 miliar, dan belanja transfer Rp285,262 miliar.
Belanja hibah Rp52 miliar merupakan komponen dari belanja operasi bersama belanja pegawai Rp748,18 miliar, belanja barang dan jasa Rp399,364 miliar, serta bantuan sosial Rp500 juta.
Belanja hibah kerap menjadi sorotan karena rawan penyalahgunaan. Tanpa mekanisme validasi yang ketat, dana hibah berisiko tidak tepat sasaran atau bahkan diselewengkan.
Sagaf menekankan bahwa dokumen APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi bagian penting dari amanah rakyat.
Prestasi dan pertanggungjawaban kepada publik adalah bagaimana cara mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.
“Dokumen APBD ini tidak hanya sekadar dokumen anggaran. Tetapi dokumen APBD ini adalah bagian penting dari amanah rakyat,” katanya.
Dengan alokasi hibah yang cukup besar di tengah kondisi anggaran yang terbatas, pengawasan menjadi krusial.
DPRD sebagai fungsi pengawasan diharapkan dapat memastikan setiap rupiah hibah benar-benar untuk kepentingan publik.
Diketahui, Dari total belanja operasi Rp1,200 triliun, komposisinya adalah:
– Belanja Pegawai: Rp748,18 miliar (62,3%)
– Belanja Barang dan Jasa: Rp399,364 miliar (33,3%)
– Belanja Hibah: Rp52,001 miliar (4,3%)
– Bantuan Sosial: Rp500 juta (0,04%)
Belanja hibah sebesar Rp52 miliar setara dengan 3 persen dari total APBD 2026 atau hampir 30 persen dari total belanja modal yang hanya Rp183 miliar.
Sebagai informasi, Rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD 2026 dipimpin Wakil Ketua I Muslim Hi Rakib, didampingi Ketua DPRD Hj Salma Samad dan Wakil Ketua II Fadila Mahmud. Dari pihak pemda, hadir Bupati Bassam Kasuba, Sekda Safiun Radjulan, Asisten I Bustamin Soleman, Asisten II Agus Hermawan, serta sejumlah pimpinan OPD. (*)
