Labuha, falalamo.com – Gelombang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang menghanguskan ribuan hektar kebun warga memicu desakan aksi nyata.
Aktivis Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) mendesak Pemkab dan DPRD Halsel mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi petani dalam pembahasan APBD 2027.
Berdasarkan data instansi kehutanan dan pantauan satelit per 1 Oktober 2026, Karhutla telah melalap ribuan hektar lahan pertanian.
Ribuan tanaman komoditas unggulan masyarakat seperti pala, cengkeh, hingga kelapa ludes terbakar hingga mengancam mata pencaharian warga lokal.
Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menegaskan bahwa bencana karhutla bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman krusial bagi ketahanan ekonomi daerah.
Ia mendesak Tim Anggaran (TAPD) dan Banggar DPRD Halsel memasukkan program pengadaan bibit gratis bagi petani terdampak ke dalam dokumen APBD 2027.
”Bencana ini menguji komitmen program Agromaritim Pemkab Halsel. Dinas Pertanian harus segera turun menginventarisasi data by name, by address, serta luasan lahan yang terbakar agar distribusi bantuan tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Ady Hi Adam, Selasa (20/10/2026).
Ady juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan mengawasi ketat kinerja Dinas Pertanian dan BPBD.
Pihak dinas teknis dituntut menyajikan data valid di lapangan agar program penanganan pascabencana tidak luput dari postur anggaran 2027.
Urgennya penanganan dampak ekonomi akibat karhutla ini sejalan dengan kritikan yang disampaikan Anggota DPRD Halsel Fraksi PKB, M. Junaedi Abusama.
Junaedi sebelumnya menyoroti derita para petani di wilayah pesisir dan kepulauan terluar seperti Makian, Obi dan Gane yang kini kehilangan sumber mata pencaharian akibat kebun mereka dilahap si jago merah.
Junaedi meminta Pemkab Halsel tidak tinggal diam dan segera memangkas kegiatan seremonial demi memfokuskan anggaran pada pemulihan nasib masyarakat.
Ia mendesak seluruh instansi terkait bersinergi menangani musibah ini secara menyeluruh, mulai dari pembentukan posko terpadu pemadaman hingga penyediaan solusi jangka panjang bagi para petani yang tengah terpuruk. (*)
