Menurutnya, persoalan bukan pada kurangnya dana dari pusat, melainkan cara pemerintah daerah mengelola uang.
“Banyak daerah bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) tanpa upaya memperkuat basis ekonomi lokal. Alih-alih jadi motor pembangunan, TKD justru jadi alat ketergantungan fiskal,” ujar Bennix dalam video YouTube “Purbaya Guncang Sistem Lama”.
Bennix menegaskan bahwa persoalan klasik keuangan daerah bukan sekadar kurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Akar masalahnya justru pada pola pengelolaan anggaran yang tidak efisien dan sering kali tak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut analisis Bennix, banyak pemerintah daerah yang terjebak dalam paradigma lama: fokus menghabiskan anggaran ketimbang menghasilkan nilai ekonomi.
Mindset ini membuat daerah terus bergantung pada dana pusat tanpa berupaya mandiri secara fiskal.
Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang seharusnya menjadi stimulus pembangunan, justru menciptakan ketergantungan struktural. Daerah terbiasa menunggu dana pusat tanpa mengembangkan potensi ekonomi lokalnya.
“TKD seharusnya jadi modal awal untuk membangun ekonomi lokal yang kuat. Tapi kenyataannya, daerah cuma jadi konsumen dana, bukan produsen pertumbuhan,” kritik Bennix.
Pola ini membuat daerah rentan ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran.
Begitu TKD dipangkas, daerah langsung kesulitan karena tidak punya sumber pendapatan alternatif yang kuat.
Bennix juga menyoroti ironi dalam kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Pemangkasan TKD diklaim sebagai bentuk efisiensi, namun tidak diimbangi dengan reformasi struktural di tingkat daerah.
Akibatnya, pemotongan dana justru memukul program prioritas publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Sementara itu, pemborosan di sektor birokrasi tetap berlanjut tanpa ada upaya perbaikan signifikan.
“Efisiensi yang benar itu bukan cuma potong anggaran. Tapi bagaimana kita memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan punya dampak ekonomi yang jelas dan terukur,” tegas Bennix.
Ia memberikan contoh konkret: alih-alih memangkas anggaran pembangunan jalan di daerah terpencil, lebih baik memangkas biaya perjalanan dinas pejabat yang tidak produktif atau mengurangi jumlah rapat yang tidak perlu.
Sayangnya, menurut Bennix, banyak daerah masih menggunakan pola lama dalam merespons pemangkasan anggaran.
Mereka lebih memilih memotong program publik ketimbang mereformasi birokrasi yang boros.
Paradigma Lama: Menghabiskan Anggaran vs Menghasilkan Nilai
Kritik paling tajam Bennix tertuju pada mindset pejabat daerah yang masih terjebak dalam paradigma “menghabiskan anggaran” ketimbang “menghasilkan nilai ekonomi”.
Dalam sistem fiskal daerah saat ini, masih ada budaya bahwa keberhasilan diukur dari kemampuan menyerap anggaran 100%.
Semakin banyak uang yang dihabiskan, dianggap semakin baik kinerjanya.
“Paradigma ini harus diubah total. Daerah harus mulai memandang anggaran bukan sebagai sumber konsumsi, tapi sebagai modal investasi untuk menciptakan pertumbuhan baru,” ujar Bennix.
Ia memberikan ilustrasi sederhana: daripada menghabiskan Rp 1 miliar untuk renovasi kantor pemerintah yang tidak mendesak, lebih baik uang itu dipakai untuk membangun sentra UMKM atau infrastruktur yang langsung berdampak pada ekonomi rakyat.
Pergeseran mindset ini, menurut Bennix, adalah kunci untuk memutus siklus ketergantungan fiskal dan membuat daerah lebih mandiri secara ekonomi.
Indikator Kinerja yang Harus Diubah
Bennix mengusulkan perubahan dalam cara mengukur kinerja keuangan daerah. Bukan lagi dari berapa persen anggaran yang terserap, tapi dari berapa besar dampak ekonomi yang dihasilkan.
Indikator yang relevan antara lain:
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor produktif
- Pertumbuhan UMKM dan lapangan kerja baru
- Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
- Peningkatan investasi swasta di daerah
- Efisiensi belanja birokrasi vs belanja publik
Dalam konteks reformasi fiskal daerah, Bennix memuji langkah beberapa pejabat reformis yang berani mengguncang sistem lama.
Salah satunya adalah figur yang disebutnya sebagai “Purbaya”—yang dinilai berani melakukan terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Langkah seperti penyisiran dana tak produktif dan restrukturisasi pengelolaan TKD adalah sinyal positif. Ini menunjukkan ada upaya serius untuk mengubah sistem yang sudah lama karatan,” kata Bennix.
Penyisiran Dana Tak Produktif
Bennix mengapresiasi upaya identifikasi dan realokasi dana yang selama ini tidak memberikan dampak ekonomi signifikan.
Contohnya, dana yang terlalu besar dialokasikan untuk belanja operasional kantor, perjalanan dinas, atau kegiatan seremonial.
Dana-dana ini, menurutnya, bisa dialihkan ke program yang lebih produktif seperti:
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat
- Pengembangan infrastruktur produktif
- Pelatihan SDM dan peningkatan skill
- Bantuan modal UMKM
- Digitalisasi layanan publik
Restrukturisasi Pengelolaan TKD
Selain penyisiran, Bennix juga mendukung upaya restrukturisasi mekanisme pengelolaan Transfer Keuangan Daerah.
Menurutnya, TKD tidak boleh hanya dilihat sebagai “uang jatah” dari pusat, tapi harus menjadi modal investasi untuk pembangunan berkelanjutan.
Restrukturisasi yang dimaksud antara lain:
- Meningkatkan transparansi penggunaan TKD
- Menerapkan sistem insentif-disinsentif berdasarkan kinerja ekonomi daerah
- Memprioritaskan alokasi untuk program yang punya multiplier effect tinggi
- Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data real-time
Tantangan Implementasi Reformasi Fiskal Daerah
Meski apresiasi diberikan, Bennix mengingatkan bahwa reformasi fiskal daerah tidak akan mudah. Ada sejumlah tantangan struktural yang harus dihadapi.
1. Resistensi dari Birokrasi Lama
Perubahan paradigma dari belanja ke investasi akan mengancam kepentingan kelompok tertentu dalam birokrasi yang selama ini menikmati sistem lama. Resistensi dari kelompok ini bisa menghambat reformasi.
2. Kapasitas SDM yang Terbatas
Tidak semua daerah memiliki SDM yang kompeten dalam perencanaan anggaran berbasis investasi. Banyak pejabat daerah yang masih terbiasa dengan pola lama dan belum familiar dengan pendekatan baru.
3. Tekanan Politik Lokal
Kepala daerah yang ingin melakukan reformasi sering menghadapi tekanan politik dari DPRD atau kelompok kepentingan lokal yang merasa dirugikan oleh efisiensi anggaran.
4. Keterbatasan Regulasi Pendukung
Banyak regulasi di tingkat pusat yang masih belum mendukung fleksibilitas daerah dalam berinovasi mengelola keuangan. Perlu ada reformasi regulasi yang memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk berkreasi.
Solusi Konkret Menuju Kemandirian Fiskal Daerah
Bennix menawarkan sejumlah solusi konkret yang bisa diterapkan daerah untuk mencapai kemandirian fiskal.
1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Daerah harus fokus menggali potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD. Caranya bisa melalui:
- Digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah
- Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
- Kemitraan dengan sektor swasta dalam investasi infrastruktur
- Pengembangan BUMD yang produktif dan profitable
2. Penerapan Zero-Based Budgeting
Sistem penganggaran harus diubah dari menambah anggaran tahun lalu menjadi menghitung ulang dari nol berdasarkan kebutuhan riil dan dampak ekonomi.
3. Transparansi dan Partisipasi Publik
Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Dengan transparansi, pemborosan bisa lebih mudah terdeteksi dan dihindari.
4. Benchmarking dengan Daerah Sukses
Daerah yang masih kesulitan bisa belajar dari best practices daerah lain yang sudah berhasil melakukan transformasi fiskal.
Ini akan mempercepat proses pembelajaran dan implementasi.
“Masalah keuangan daerah tidak akan selesai hanya dengan menambah atau memotong anggaran. Solusinya adalah perubahan paradigma fiskal—dari budaya belanja menuju budaya nilai tambah,” tegas Bennix dalam penutup video.
Ia menekankan bahwa reformasi fiskal daerah harus dimulai dari perubahan mindset para pemimpin dan birokrat daerah.
Tanpa perubahan cara pandang ini, kebijakan efisiensi apapun hanya akan menjadi jargon kosong yang tidak berdampak.
Peran Masyarakat dalam Mengawal Reformasi
Bennix juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal proses reformasi fiskal. “Jangan biarkan reformasi berhenti pada jargon efisiensi semu. Masyarakat harus aktif mengawasi dan memastikan perubahan benar-benar terjadi,” pesannya.
Dengan kombinasi political will dari pemimpin daerah, dukungan regulasi dari pusat, dan pengawasan aktif dari masyarakat, kemandirian fiskal daerah bukan lagi sekadar mimpi, tapi target yang realistis untuk dicapai.
