Labuha, falalamo – Di tengah fenomena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melanda berbagai daerah di Indonesia, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) justru menunjukkan kondisi berbeda.
PBB di daerah ini masih stagnan atau belum mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.
“Dalam kurun tiga tahun, pajak PBB belum mengalami kenaikan. Kita lakukan pemutakhiran terus,” ujar Kepala BPKAD Halmahera Selatan, Muhammad Nur, di Labuha belum lama ini.
Fenomena kenaikan PBB diisukan justru terjadi di daerah yang tidak berpenghasil.
Berbeda dengan Halsel yang merupakan daerah berpenghasil karena memiliki industri tambang nikel dan kelapa sawit.
Meski demikian, Nur mengakui ada potensi kenaikan PBB di Halsel. Namun, pihaknya akan menerapkan sistem gradual atau bertahap jika memang harus menaikkan tarif.
“Kalau pun naik, kita gradual saja. Tapi kita minta petunjuk dulu ke Bupati, kemudian konsultasi juga ke Kemendagri,” kata Nur.
Mantan Kepala Bappeda ini menjelaskan, kenaikan pajak berkaitan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang memiliki klaster atau zona berbeda.
Zona bisnis dan zona pemukiman memiliki tarif yang berbeda, meskipun berada dalam satu desa.
“Kita sudah lakukan MoU dengan Badan Pertanahan supaya bisa sama-sama mengupdate data-data ini. Kemudian kita sudah mulai petakan objek-objek tanah,” jelasnya.
Langkah ini, kata Nur tidak terlepas dari konsultasi dengan Bupati dan Kemendagri, terutama di tengah tuntutan daerah untuk lebih kreatif dan mandiri agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.
Nur menambahkan, objek pajak di Halsel cukup banyak. Pihaknya akan menyasar objek-objek yang selama ini belum kena pajak.
“Objek yang tidak kena pajak ternyata banyak. Kita akan menyasar hal-hal ini. Tentu wajib pajak juga mampu,” ungkapnya.
Untuk memudahkan masyarakat, BPKAD Halsel berencana mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak.
Nur mengakui, hingga kini mereka masih mewarisi data dari Kementerian Keuangan dan belum melakukan update data terbaru.
Kontras dengan Daerah Lain
Kondisi PBB yang stagnan di Halsel kontras dengan berbagai daerah lain di Indonesia yang mengalami kenaikan drastis.
Berikut daftar kenaikan PBB di sejumlah daerah:
– Kabupaten Pati, Jawa Tengah: naik 250%
– Kabupaten Jombang, Jawa Timur: naik 1.000%
– Kota Cirebon: naik 1.000%
– Kota Semarang: naik 400%
– Kabupaten Bone: naik 300%
Nur menyebut, peredaran uang di Halsel masih sangat bergantung pada belanja pemerintah.
Karena itu, dana desa dipercepat pencairannya untuk menggerakkan sektor lain. (*)
