LABUHA, falalamo – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengklaim progres dua proyek jalan strategis di Zona 1 yang menjadi sorotan DPRD.
Jalan Lingkar Botang Lomang telah mencapai 88,79 persen, sementara Jalan Indari-Kaputusan mencapai 70 persen.
Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang diwakili Sekda Safiun Rajulan menyampaikan data progres tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (19/11/2025) malam. Ini merespons pertanyaan Fraksi PKB tentang nasib proyek di Zona 1.
“Terkait Jalan Lingkar Botang Lomang sepanjang 6,4 kilometer dialokasikan anggarannya sebesar Rp2,656 miliar dengan capaian progres fisik sebesar 88,79 persen,” jelas Safiun.
Untuk proyek kedua, ia menjelaskan perbaikan geometrik segmen Jalan Indari ke Kaputusan sepanjang 14,2 kilometer mendapat alokasi anggaran Rp17,604 miliar dengan progres 70 persen.
Safiun menegaskan, kelanjutan kedua proyek jalan tersebut akan dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang statusnya saat ini menunggu penyaluran dari pemerintah pusat.
“Kelanjutan dari pekerjaan jalan ini akan dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil yang statusnya menunggu penyaluran dari pusat,” ujarnya.
Penjelasan ini menjawab kekhawatiran Fraksi PKB yang mempertanyakan nasib pembangunan di Zona 1 sebelum prioritas pembangunan dirotasi ke Zona 2 Makian-Kayoa pada tahun 2026.
Sebelumnya, Juru Bicara Fraksi PKB, Asis Jainal, dalam pandangan umum menyoroti dua proyek tersebut belum terselesaikan hingga akhir tahun.
Ia mempertanyakan bagaimana Pemda sudah akan mengalihkan fokus pembangunan ke zona lain.
Pemda menegaskan pembangunan berbasis zonasi tidak mengabaikan wilayah lain. Sistem zonasi merupakan fokus pemerataan pembangunan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebutuhan seluruh wilayah.
“Pengembangan wilayah pesisir melalui sistem zonasi merupakan fokus pemerataan pembangunan secara bertahap tanpa mengabaikan wilayah pesisir lainnya,” tegasnya.
Dengan progres Jalan Lingkar Botang Lomang yang hampir 90 persen, proyek ini diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
Sementara Jalan Indari-Kaputusan yang sudah mencapai 70 persen akan dilanjutkan begitu DBH dari pusat turun.
Pemkab menjamin tidak ada wilayah yang diabaikan dalam pembangunan. Semua wilayah akan mendapat porsi pembangunan sesuai skala kebutuhan dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi.
Pemerataan pelayanan dasar, baik pendidikan maupun kesehatan, tetap dilakukan dengan asas pemerataan dan pelayanan tanpa dibatasi dengan zonasi. (*)
