LABUHA, falalamo – Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sepertinya menghadapi tantangan besar dalam mengelola ratusan sekolah dengan anggaran terbatas.
Dari 412 sekolah yang ada, hanya kurang dari 100 sekolah yang bisa direhab dalam satu periode.
Kepala Bidang PAUD Disdik Halsel yang juga selaku pihak teknis, Junaedi Robo SE., M.Pd., menjelaskan jumlah sekolah dasar mencapai 291 unit, terdiri dari 240 negeri dan sisanya swasta.
Sementara SMP mencapai 121 sekolah dengan 72 negeri dan sisanya swasta.
“Jadi kurang lebih 400 lebih sekolah yang harus dilihat atau diperhatikan dalam satu periode. Dalam satu periode paling Dinas bisa menyentuh tidak sampai 100 dengan anggaran yang ada,” ujar Junaedi, Rabu (12/11/2025).
Kepada falalamo.com, Junaedi merinci, meskipun porsi anggaran pendidikan mencapai 20 persen atau sekitar 440 miliar dari total APBD Halsel, namun khusus untuk rehabilitasi sekolah tahun 2025 hanya dialokasikan 9 miliar rupiah.
“Dalam mandatory spending ada 20 persen porsi Dinas Pendidikan dari APBD Halsel totalnya 440 miliar, namun untuk porsi anggaran rehab sekolah besarnya hanya 9 miliar untuk 2025,” jelasnya.
Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2024 yang hanya 2,7 miliar rupiah.
Namun menurut Junaedi, anggaran tersebut tetap belum mampu mengakomodasi ratusan sekolah dalam satu tahun.
“Sekolah sekarang satu RKB (Ruang Kelas Baru) itu di angka 275 juta. Jadi memang dengan dana 40-50 miliar itu pun belum bisa mengakomodir ratusan sekolah dalam satu tahun,” ungkapnya.
Tahun 2025, Disdik mengklaim sudah banyak sekolah yang direhab berdasarkan program revitalisasi dari Kementerian untuk sarana prasarana dalam bentuk swakelola langsung di sekolah.
Junaedi menyebut, kurang lebih 23 SD dan 7 SMP dengan total anggaran 27 miliar lebih dari dana revitalisasi di luar dana DAU (Dana Alokasi Umum).
“Dana DAU tahun ini cukup besar kisaran 40 miliar. Kan berapapun anggaran belum mencukupi jika dibandingkan banyaknya sekolah khusus SD saja,” katanya.
Untuk SD yang direhab tahun ini, dua di antaranya berada di zona kota yakni SD Papaloang, SD Pamboang, dan SD 168.
Kabid PAUD ini mengakui, sebagian besar sekolah di Halmahera Selatan berada di pesisir sehingga menyulitkan akses dan monitoring.
“Apalagi sekolah di Halmahera Selatan ini rata-rata di pesisir. Jadi kalau ada yang belum tersentuh seperti SDN 161 Desa Belang-belang meskipun sudah terlalu lama, tapi kan bukan saja Dinas sendiri yang harus melihat satu-satu,” ujarnya.
Junaedi menegaskan, pihaknya menuntut sekolah juga harus aktif mengusulkan kebutuhan melalui proposal agar Dinas bisa mengetahui kondisi riil sekolah.
Sebelumnya, kondisi memprihatinkan SDN 161 Belang-belang terungkap saat Anggota Komisi I DPRD Halsel Junaedi Abusama melaksanakan reses, Minggu (2/11/2025).
Sekolah yang berdiri sejak 1993 itu mengalami kerusakan parah hingga siswa terpaksa menyapu air sebelum belajar. (*)
