Labuha, falalamo – Konflik sosial politik pasca pemilihan kepala desa masih menjadi salah satu faktor ketidakstabilan kehidupan bermasyarakat di desa-desa Kabupaten Halmahera Selatan.
Ongky Nyong, aktor resolusi konflik Kementerian Agama RI, mengungkapkan bahwa trauma adanya komunitas oposisi kepemimpinan desa kerap menjadi tekanan eksternal yang mengganggu stabilitas kepemimpinan.
“Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi kepala desa saat ingin melaksanakan kontrak sosial atau visi misi pembangunan di desa,” ungkap Ongky dalam opininya bertajuk Retreat dan Harapan Reformasi Birokrasi Desa, Senin (27/10/2025).
Menurut dia, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba telah menyerukan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyelesaikan konflik sosial politik demi menjaga stabilitas daerah.
Melalui program retreat di IPDN Jatinangor, para kepala desa dibekali dengan pembinaan mental dan materi problem solving untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi pemecahan masalah.
Ongky menekankan bahwa pasca retreat, para kades harus fokus menyelesaikan konflik sosial politik desa dengan cara saling memaafkan untuk kepentingan bersama membangun desa yang lebih sejahtera.
“Para kades tidak lagi berorientasi keluar desa, namun harus fokus pada PR menyelesaikan konflik ini agar partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa meningkat,” tegasnya. (*)
