Ternate, falalamo – Ekonom Universitas Khairun Ternate, Mohtar A. Adam, menyindir fenomena “Ekonomi Skincare” di Maluku Utara—pertumbuhan yang tampak berkilau di permukaan, tapi menyembunyikan ketimpangan dan risiko sosial di baliknya.
Maluku Utara tampak menawan di laporan Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 mencapai dua digit, bahkan sempat jadi yang tertinggi di Indonesia.
Angka yang bikin pejabat berfoto bangga di depan spanduk bertuliskan “Kita Berhasil!”
Tapi, menurut ekonom Universitas Khairun Ternate, Mohtar A. Adam, yang sedang tumbuh bukan kesejahteraan rakyat, melainkan kosmetik ekonomi.
Ia menyebutnya “Ekonomi Skincare”, upaya investasi yang memoles wajah depan agar terlihat glowing, namun menyembunyikan “badaki” alias ketimpangan yang makin lebar di baliknya.
“Aliran investasi yang hanya menghias permukaan, tapi tak menyentuh kelas menengah dan bawah, menciptakan ilusi kemakmuran. Yang kaya makin bersinar, yang miskin makin kusam,” ujar Mohtar.
Istilah “Ekonomi Skincare” ini bukan sekadar sindiran, tapi cermin dari kenyataan di lapangan.
Setelah dana investasi sekitar Rp15 triliun mengalir, sektor pertambangan dan industri di Maluku Utara tumbuh gila-gilaan — masing-masing 13,57% dan 22,73%. Namun, sektor pertanian hanya bergerak 0,17%.
Artinya, rakyat kecil, petani, nelayan, dan peternak masih terjebak di ruang gelap pertumbuhan. Pertumbuhan glowing, tapi perut keroncongan.
Mohtar menggambarkan pola yang ia sebut “party economy”. Di atas kertas, ekonomi berpesta: belanja daerah menumpuk di barang dan jasa, seremoni meriah di setiap acara, pembangunan rumah warga miskin dijadikan simbol sukses.
Tapi di dapur rumah itu, kompor tetap padam karena daya beli rendah.
“Party di rumah bagus, tapi pendapatan rendah, gizi menurun, dan kemiskinan makin tebal. Glowing di depan kamera, tapi lapar di dapur,” sindir Mohtar.
Ciri lain “Ekonomi Skincare”, menurutnya, adalah ketergantungan pada investasi padat modal seperti smelter nikel.
Industri ini memang membuat PDRB menanjak, tapi serapan tenaga kerja lokal minim.
Akibatnya, masyarakat sekitar tambang tetap jadi penonton, sementara “pesta ekonomi” berlangsung di ruang VIP perusahaan besar.
Sebaliknya, laporan keuangan Harita Nickel (NCKL) menunjukkan laba bersih Rp6,44 triliun pada kuartal III 2025 — naik 33% dari tahun sebelumnya.
Kinerja ini menegaskan keberhasilan hilirisasi industri logam, namun sekaligus menyoroti jurang antara korporasi yang bersinar dan rakyat yang tertinggal di bawah bayangannya.
Ironinya, di saat Maluku Utara menjadi bintang ekonomi nasional, BPS mencatat daya beli masyarakat justru menurun.
Bahkan, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,82%, sedangkan pengeluaran pemerintah minus 5,65%.
Dalam “Ekonomi Skincare”, segala hal harus tampak kinclong — dari laporan keuangan hingga gedung pemerintahan.
Tapi di baliknya, Mohtar memperingatkan, sistem ini menyimpan “bom waktu sosial.”
Ketimpangan yang terus melebar bisa berubah menjadi konflik di masa depan: rasa iri, kecemburuan, bahkan penolakan terhadap investasi baru.
Semua itu bisa muncul ketika pertumbuhan tak lagi terasa adil.
Ombudsman RI sebelumnya juga sudah mengingatkan soal hal serupa. Dalam FGD di Ternate, anggota Ombudsman Hery Susanto menegaskan bahwa hilirisasi dan industrialisasi hanya akan bermakna jika tata kelolanya bersih dan berpihak pada publik, bukan sekadar mempercantik angka pertumbuhan. (*)
