Labuha, falalamo.com – Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kian mengkhawatirkan.
Anggota DPRD Halsel Fraksi PKB, M. Junaedi Abusama, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan atensi penuh dan mengurangi kegiatan seremonial guna fokus menangani dampak musibah yang meluas hingga ke wilayah terluar.
Junaedi menegaskan, jeritan warga akibat kebakaran lahan tidak hanya datang dari daratan Pulau Bacan.
Masyarakat di pulau-pulau terluar seperti Kepulauan Obi, Gane, hingga kawasan pesisir turut mengalami kesusahan akibat kebun dan hewan ternak mereka dilalap si jago merah.
”Pemda perlu seriusi hal ini, kurangi kegiatan seremoni! Kasihan masyarakat di pulau-pulau, mereka butuh peran pemerintah. Kebun dan ternak mereka terdampak karhutla, mau ke mana mereka meminta pertolongan?” tegas Junaedi saat dihubungi, Minggu (11/10/2026).
Politisi PKB dua periode ini menyayangkan minimnya respons terpadu dari Pemkab Halsel.
Pasalnya, intensitas karhutla saat ini terbilang cukup tinggi dengan durasi kekeringan yang panjang, di mana saban hari muncul 3 hingga 4 titik api.
Menurutnya, fenomena ini diprediksi bakal bertahan hingga Januari 2027, dengan begitu angka kerusakan terjadi makin masif.
Junaedi mendesak Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba segera menginstruksikan seluruh camat di wilayah kepulauan agar siaga penuh di daerah masing-masing.
Ia meminta dinas dan badan terkait saling bersinergi, bukannya membiarkan armada Pemadam Kebakaran (Damkar) berjuang sendirian di area perkotaan.
”Dinas atau badan terkait perlu bersinergi. Jangan tiap hari yang kelihatan hanya mobil Damkar yang lalu lalang di dalam kota. Kita tetap apresiasi langkah cepat TNI-Polri dan Damkar, tapi Pemda harus punya konsep penanganan yang matang,” lanjutnya.
Merespons aspirasi masyarakat, Junaedi mendukung penuh usulan para tokoh daerah mengenai pembentukan Posko Terpadu.
Langkah ini dinilai strategis agar penanganan bencana karhutla dapat berjalan maksimal hingga ke pelosok desa.
Desakan pembentukan posko terpadu ini sejalan dengan kritik yang sebelumnya dilontarkan Maulana MPM Djamal Syah.
Maulana menyentil Pemda Halsel yang dinilainya belum memiliki rumus penanganan bencana yang komprehensif.
Ia mendorong hadirnya posko terpadu yang melibatkan lintas instansi—seperti Damkar, BPBD, PDAM, hingga Dinas Pertanian agar operasional pemadaman tidak terkendala air maupun logistik, serta kerugian petani dapat terdata dengan akurat. (*)
