Labuha, falalamo.com – Silang pendapat dua politisi Partai Perindo terkait rencana tarif retribusi parkir di RSUD Labuha picu reaksi meluas di DPRD Halmahera Selatan (Halsel).
Fraksi PKB ikut angkat suara dan meminta manajemen rumah sakit tidak membuang energi pada urusan komersial parkir.
Anggota DPRD Halsel dari Fraksi PKB, M Junaedi Abusama, menilai polemik parkir berbayar yang memecah pandangan internal Perindo tak menyentuh akar persoalan utama RSUD Labuha.
Menurut legislator dua periode ini, RSUD Labuha seharusnya memprioritaskan pembenahan mutu pelayanan medis dasar.
”RSUD seharusnya memikirkan perbaikan pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, dan ketersediaan dokter spesialis. Kan itu problem dasarnya,” ujar Junaedi, menanggapi riak retribusi parkir yang tengah hangat diperbincangkan.
Junaedi menyentil besarnya alokasi anggaran yang dikelola RSUD Labuha yang dinilai belum sejalan dengan kepuasan publik.
Ia menegaskan bahwa area parkir tidak ada hubungannya secara langsung dengan kualitas pelayanan medis pasien.
”Tarif parkiran itu komersial, tidak ada kaitannya dengan wilayah medis. Mindset-nya jangan dibalik! Pendapatan rumah sakit itu paling besar berasal dari klaim pasien BPJS dan pasien umum yang ditopang oleh kinerja dokter spesialis, selain menjawab kebutuhan kekurangan dokter juga menambah pendapatan rumah sakit. bukan parkiran,” tegas Junaedi.
Ia mengungkapkan, RSUD Labuha saat ini masih mengalami krisis dokter spesialis vital, seperti spesialis jantung, THT, hingga spesialis tulang.
Minimnya tenaga ahli medis ini yang semestinya menjadi fokus utama perbaikan manajemen RSUD.
”Dokter di RSUD ini masih kurang, yakni spesialis jantung, THT, dan spesialis tulang. Itu yang harus menjadi perhatian RSUD untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di Halsel sehingga tidak perlu pasien kita dirujuk lagi ke Ternate. Kan itu yang harusnya mereka pikirkan,” tambahnya.
Bagi PKB, perdebatan soal tarif parkir, baik dari sudut pandang penataan maupun penolakan retribusi seharusnya tidak mengalihkan perhatian publik dari persoalan mendasar fasilitas kesehatan.
”Ruang parkir itu di luar, tidak bersentuhan apapun dengan pelayanan kesehatan. Ini menurut saya yang harus jadi titik fokus RSUD,” pungkas Junaedi.
Sebelumnya, wacana retribusi parkir RSUD Labuha memicu silang pendapat di internal Fraksi Perindo.
Ketua DPD Perindo Halsel, Irawan Adam, menolak keras penarikan retribusi dengan alasan RSUD adalah zona murni pelayanan publik.
Sementara rekannya sefraksi, Tamrin Haji Hasim, menilai penataan area parkir tetap dibutuhkan demi keamanan dan kelancaran akses ambulans, kendati penerapan tarifnya harus dikaji secara cermat. (*)
