OPINI REDAKSI
Di atas kertas, Musyawarah Luar Biasa (Muslub) III Ikatan Keluarga Besar Makian Kayoa (IKB-Makayoa) di Halmahera Selatan hanyalah forum rutin organisasi kedaerahan.
Namun, bagi para pengamat yang terbiasa membaca riak di bawah permukaan politik Maluku Utara, klaim sekadar “rutinitas konsolidasi kekuasaan paguyuban” itu terlalu naif untuk ditelan mentah-mentah.
Terpilihnya Husein Said secara aklamasi memimpin IKB-Makayoa Halsel periode 2026–2030, yang berlanjut kilat dengan sowan ke ruang kerja Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, memberi sinyal kuat bahwa mesin politik peguyuban etnis terbesar di Maluku Utara itu mulai dipanaskan.
Simbolik yang Sarat Kalkulasi
Peta politik di Halmahera Selatan, bahkan Maluku Utara secara lebih luas tidak pernah bisa dilepaskan dari narasi primordial dan jejaring kekerabatan.
Komunitas Makian-Kayoa bukan sekadar entitas kebudayaan, mereka adalah entitas pemilih dengan bargaining position amat mahal.
Langkah IKB-Makayoa mengunci konsolidasi internal dari Ternate, Tidore, hingga Halmahera Selatan menunjukkan bahwa paguyuban ini sedang merapikan barisan.
Manuver ini jelas dibaca oleh para elite lokal sebagai bentuk unjuk kekuatan (show of force).
Menariknya, narasi yang dibangun dalam silaturahmi dengan Pemkab Halsel dikemas sangat elegan.
Kerja sama sektor pertanian dan revitalisasi tradisi lokal Hapolas. Tetapi, perhatikan siapa nama-nama pengayom di balik paguyuban ini.
Menyebut nama Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa (Wakil Menteri Pertanian) dan Taufik Madjid (Sekjen Kemendes) secara eksplisit di hadapan Bupati Bassam Kasuba bukan sekadar basa-basi birokrasi.
Itu adalah pesan political leverage yang bertenaga, IKB-Makayoa memiliki akses langsung ke ‘karpet merah’ kekuasaan di Jakarta.
Membaca Arah Angin Politik Halsel dan Maluku Utara
Bagi Bupati Bassam Kasuba, politikus muda PKS yang tengah merawat basis kekuasaannya di Halmahera Selatan—merapatnya IKB-Makayoa adalah win-win game yang sangat krusial.
Mengakomodasi potensi Makayoa berarti mengamankan stabilitas politik daerah sekaligus melapangkan jalan sinergi program pusat.
Rencana kunjungan balasan Bupati bersama IKB-Makayoa menemui Wamenpan di Jakarta adalah bukti betapa responsifnya Pemkab membaca insentif politik ini.
Namun, di tingkat regional Maluku Utara, konsolidasi IKB-Makayoa ini menyimpan kalkulasi yang lebih luas.
Pertama, ini merupakan respons antisipatif terhadap pergeseran konfigurasi elite pasca-Pilkada serentak.
Dengan menyatukan basis Makayoa di kabupaten/kota kunci, IKB-Makayoa memosisikan diri sebagai kingmaker yang tidak boleh diabaikan oleh faksi politik mana pun yang ingin bertarung di panggung Gubernur Maluku Utara maupun parlemen mendatang.
Kedua, strategi memusatkan pelantikan pengurus se-Maluku Utara di Halsel pada November mendatang adalah taktik memperjelas episentrum kekuatan. Halsel dijadikan benteng utama.
Di luar konstelasi elite, publik menengah-atas Maluku Utara patut mencermati apakah “panasnya mesin” IKB-Makayoa ini akan benar-benar bertransformasi menjadi kesejahteraan warga melalui program nyata seperti efektivitas bantuan pertanian dan pemberdayaan ekonomi atau sekadar menjadi stamping ground pembagian jatah kekuasaan (rent-seeking) para elitnya?
Penggunaan jargon tradisi seperti Hapolas (gotong royong) harus diuji di lapangan.
Jika IKB-Makayoa mampu menjembatani program strategis nasional dari jajaran sesepuhnya di kementerian ke desa-desa di Kepulauan Joronga atau Bacan, maka eksistensi mereka sah secara sosial.
Namun jika konsolidasi ini berhenti pada panggung seremonial dan deal-deal politik kamar gelap, maka narasi paguyuban ini hanya akan mengulang pola lama yakni mengintegrasikan massa demi kepentingan segelintir elite.
Satu hal yang pasti, pergerakan IKB-Makayoa hari ini telah mengubah tempo permainan.
Mesin sudah dihidupkan, dan para pemain politik lokal kini dipaksa untuk menyesuaikan kecepatan. (*)
